SOLOPOS.COM - Ilustrasi banjir Jakarta (Rahmatullah/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Pemprov DKI Jakarta sedang butuh dana besar untuk penanggulangan banjir Jakarta, termasuk melakukan rekayasa cuaca. Namun hal itu masih dibatasi masalah pendanaan karena APBD Jakarta 2014 belum juga diketok. Nah, PDIP melihat ada gelagat DPRD DKI Jakarta sengaja menyandera pengesahan APBD 2014 di tengah banjir Jakarta.
PDIP berharap DPRD segera mengesahkan APBD 2014, tak mencari jalan untuk mendiskreditkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi. “Seringkali persoalan anggaran tersandera karena tarik menarik kepentingan politik, apalagi menjelang Pemilu 2014. Dulu menjelang Pemilu 2009 di pusat anggaran juga pernah tersandera saat ada tarik menarik soal BLSM yang dicurigai untuk kepentingan politik. Kalau di tingkat pusat ada tarik menarik tentu saja di bawah juga ada,” kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto kepada Detik, Senin (20/1/2014).
Menurut Hasto, harusnya momentum banjir justru mempercepat pengesahan APBD Jakarta 2014 karena warga butuh solusi cepat untuk mengatasi banjir Jakarta yang sudah jadi momok selama puluhan tahun. DPRD DKI Jakarta seharusnya tidak terus mencari celah untuk mendiskreditkan Jokowi.
“Masalah banjir untuk memperkokoh solidaritas sosial, justru ada yang tega-teganya menjadikan ini momentum untuk mendiskreditkan kepemimpinan Pak Jokowi dan kami melihat itu,” kata Hasto.
PDIP telah mendesak DPRD DKI agar segera mengesahkan APBD 2014 karena dana cukup besar dibutuhkan untuk penanggulangan banjir Jakarta. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda pengesahan APBD 2014. Maklum, suara PDIP di DPRD DKI tak begitu besar.
Pengesahan APBD DKI Jakarta 2014 sudah diundur beberapa kali. Sesuai aturan, disahkan pada 30 Novemver 2013, namun diundur menjadi tanggal 27 Desember dengan nilai anggaran sebesar Rp67 triliun. Kemudian karena ada penambahan anggaran menjadi Rp69,5 triliun diundur menjadi tanggal 15 Januari 2014.
Kemudian ditambah lagi anggarannya menjadi Rp72 triliun yang rencananya akan disahkan pada 17 Januari 2014, namun batal lagi. Karena APBD 2014 yang belum gol, Jokowi kesulitan untuk mengongkosi proyek penanggulangan banjir. Misalnya saja rekayasa cuaca yang dilakukan 14 Januari 2014 yang belum optimal.
Ditanya soal rekayasa yang belum optimal, Jokowi menjawab dengan nada tinggi, “Biaya di kita ada, di pusat juga ada. Punya kita belum dipakai karena belum disahkan. Jadi harus menunggu. Kalau mau pakai, tunggu diketok DPRD padahal sudah diajukan dari Oktober.”
DPRD DKI Jakarta hingga saat ini belum mengesahkan APBD DKI tahun 2014. Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, salah satu penyebab mundurnya pengesahan tersebut karena banjir yang melanda Jakarta, sehingga pihak eksekutif fokus menangani banjir.