SOLOPOS.COM - Pekerja menyelesaikan proyek normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta, beberapa waktu lalu. (JIBI/Bisnis/Dedi Gunawan)
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta agar pemerintah provinsi lain tidak saling melempar kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan sungai Ciliwung.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan permasalahan Ciliwung harus diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah tiga provinsi yang dilalui sungai tersebut. Dia mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membentuk forum kerja sama rutin untuk mengkoordinasi revitalisasi Ciliwung.
Forum kerja sama Ciliwung, lanjutnya, harus dipimpin oleh pemerintah pusat karena sungai tersebut mengalir melalui wilayah tiga provinsi. “Saya minta pemerintah pusat untuk menunjuk salah satu kementerian, katakanlah Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian Pekerjaan Umum untuk memimpin,” kata Aher, Senin (2/12/2013).
Aher mengatakan pola tersebut telah diterapkan oleh Pemprov Jawa Barat dalam mengkoordinasi penyelesaian berbagai masalah sungai Citarum. Dia menjelaskan selama ini upaya merevitalisasi Citarum carut marut karena dilakukan tanpa koordinasi kebijakan maupun anggaran.
“Sekarang kami lakukan koordinasi karena di provinsi dikomandani gubernur, tarik semua ke atas. Kalau Ciliwung kan ada Jabar, DKI Jakarta, dan Banten, tentu harus ada komandan di atasnya, yaitu pemerintah pusat,” katanya.
Aher menegaskan siap mengkoordinasi pemerintah daerah di seluruh Jabar untuk melaksanakan kebijakan bersama terkait Ciliwung. Kebijakan tersebut termasuk rencana yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tentang pembelian lahan di Depok untuk membangun waduk.
“Saya sekarang tidak tahu [rencana pembelian lahan oleh Pemprov DKI], tapi saya siap fasilitasi, untuk kebaikan selalu siap,” kata Aher.