SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JAKARTA—Badan Anggaran DPR menolak membahas RAPBN 2012 sampai KPK memenuhi panggilan DPR. Penting bagi Banggar mendapat kepastian bahwa prosedur penganggaran tidak dapat dipidanakan.
“Setelah masalah ini selesai kami kerja lagi. Jadi apa yang dipersepsikan masyarakat bahwa kami mogok dan mutung itu besok seharusnya selesai,” ujar Wakil Ketua Banggar, Tamsil Linrung, Kamis (29/9/2011).
Namun karena KPK menolak menghadiri rapat konsultasi dengan DPR, Banggar pun pikir-pikir lagi. Karena penyelesaian masalah yang sudah di depan mata dirasakan kembali tak jelas.
“Jadi kami tidak ingin ada ketegangan lagi. Kami akan membahas APBN ini jika suasana lebih kondusif, kami akan bahas secepatnya untuk diselesaikan,” paparnya.
KPK menolak menghadiri undangan pimpinan DPR untuk rapat konsultasi dengan Banggar DPR. KPK ingin menjaga kredibilitasnya, karena empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) sedang dalam pemeriksaan KPK.
“Untuk menjaga kredibilitas KPK dan DPR, maka pimpinan KPK meminta pemahaman pimpinan DPR bahwa KPK belum bisa menghadiri undangan rapat konsultasi tersebut,” ujar jubir KPK Johan Budi SP, Rabu (28/9).
Pimpinan KPK pun secara resmi sudah mengirim surat ke pimpinan DPR, memberitahukan bahwa empat pimpinan Banggar saat ini sedang diperiksa KPK.
“Pimpinan KPK telah melayangkan surat baru saja ke Pimpinan DPR menanggapi undangan konsultasi Pimpinan DPR, Dengan menimbang KPK sedang melakukan penyidikan kasus yang ada di Kemenakertrans dimana di antaranya memeriksa empat anggota DPR yang juga pimpinan Banggar,” jelas Johan.(dtc)