SOLOPOS.COM - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Desi Suryanto/JIBI/Harian Jogja)
Harianjogja.com, JOGJA- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menganggap biasa terhadap adanya penolakan rencana pembangunan bandara internasional di Temon Kulonprogo.
“Penolakan biasa itu. Penolakan- penolakan wonge juga podo kok,” ujar Sultan di Komplek Kepatihan, Senin (22/9/2014).
Menurutnya, dalam proses sosialisasi itu akan terangkum mengenai alasan keberatan warga. Hanya untuk berapa besaran ganti rugi, katanya, belum bisa dibicarakan dalam tahap sosialisasi tersebut.
“Kerena berdasarkan peraturan terbaru sosialisasi tidak boleh bicara uang,” katanya.
Hal itu pulalah menurutnya yang membuat Pura Pakualaman belum memastikan soal pelepasan tanahnya apakah akan dilepas dengan cukup disewa atau dijual. “Masalahnya kan itungan ongko, nanti biarpun disewa angkanya piro, dijualnya angkanya piro belum,” ujarnya.
Sultan mengatakan mengenai itu pihak Puro Pakualaman dengan PT Angkasa Pura akan saling bernegosiasi.
Menurutnya setelah sosialisasi selesai ijin penetapan lokasi (IPL) juga baru akan dikeluarkannya. Selanjutnya pihak arsitektur dari GVK India baru akan menindaklanjuti mengenai desain bandara.
Dari hasil kunjungannnya ke Mumbai International Airport (bandara yang didesain GVK) Sultan mendapatkan referensi bandara tidak hanya menjadi tempat turun naik penumpang tapi juga sebagai media promosi wisata.
Teknisnya bandara baru nanti akan dilengkapi dengan diorama wisata di DIY, termasuk ornamen- ornamen kas Jogja. Namun menurutnya biayanya tak murah. Karenya ia mempekirakan alokasi anggaran Rp1,2 triliun dari PT Angkasa Pura bisa membengkak.