SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Solopos.com, WINA</strong> — Aksi tak simpatik terhadap kehidupan beragama kelompok minoritas ditunjukkan pemerintah Austria yang dikuasai kaum populis. Pemerintah sayap kanan Austria, Jumat (8/6/2018), menyatakan berencana menutup tujuh masjid dan mengusir sedikitnya 40 imam beserta keluarga mereka.</p><p>Dilansir <a href="https://www.voaindonesia.com/a/austria-akan-tutup-7-masjid-sedikitnya-40-imam-terancam-diusir/4430432.html" target="_blank"><em>Voice of America (VOA)</em></a>, kebijakan ini merupakan bagian dari tindakan keras terhadap “politik Islam” dan pendanaan luar negeri terhadap kelompok-kelompok agama di negara itu. <a href="http://news.solopos.com/read/20180527/497/918846/kehidupan-remaja-muslim-indonesia-di-amerika-serikat" target="_blank">Masjid-masjid</a> tersebut selama ini didanai oleh lembaga-lembaga dari luar Austria.</p><p>Menteri Dalam Negeri Austria Herbert Kickl dari Partai Kebebasan (FPOe) yang berhaluan ekstrem kanan dan mitra junior dalam pemerintah koalisi Austria, mengatakan izin tinggal bagi imam yang dipekerjakan oleh ATIB sedang dievaluasi karena keprihatinan mengenai pendanaan semacam itu. ATIB adalah kelompok yang mengawasi <a href="http://news.solopos.com/read/20180607/497/920890/inspiratif-remaja-kakak-beradik-indonesia-mengajar-alquran-di-amerika" target="_blank">masjid-masjid</a> Turki di Austria.</p><p>"Dalam dua kasus, izin tersebut telah dicabut dan permohonan izin tinggal pertama kali yang diajukan lima imam baru-baru ini ditolak," jelas Kickl. Kanselir Sebastian Kurz mengatakan pemerintah menutup sebuah masjid nasionalis garis keras Turki di Wina dan membubarkan kelompok Arab Religious Community yang mengelola enam masjid.</p><p>Turki mencela langkah tersebut yang disebutnya anti-Islam dan rasis. Juru bicara presiden Turki Ibrahim Kalin mengatakan di Twitter bahwa keputusan Austria untuk menutup tujuh masjid dan mendeportasi imam dengan alasan yang lemah merupakan cerminan dari gelombang populis yang anti-Islam, rasis, dan diskriminatif di Austria.</p><p>Kurz yang berhaluan konservatif itu menjadi kanselir pada Desember 2017 dalam koalisi dengan Partai Kebebasan yang antimigrasi. Dalam kampanyenya, kedua partai yang berkoalisi itu menyerukan pengawasan imigrasi yang lebih ketat, mendeportasi dengan segera para pencari suaka yang permohonannya ditolak dan penindakan keras terhadap kelompok Islam radikal. Sikap ini berlawanan dengan <a href="http://news.solopos.com/read/20180608/497/921163/tahera-rahman-reporter-tv-berjilbab-pertama-di-amerika" target="_blank">iklim di Amerika Utara</a> dan Eropa Barat lainnya yang lebih toleran dengan semua agama.</p>