SOLOPOS.COM - Aung San Suu Kyi (Bbc.co.uk)
Solopos.com, NAYPYIDAW -- Pihak militer Myanmar menahan tokoh politik yang sangat dihormati di negara tersebut Aung San Suu Kyi. Selain Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint juga ditahan militer Myanmar.
"Kami mendengar Presiden [Win Myint] dan Penasihat Negara (Aung San Suu Kyi) telah ditahan di Naypyidaw, kami mendengar mereka ditangkap oleh militer," kata Myo Nyunt, juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi, dilansir detik.com dari AFP, Senin (1/2/2021).
Nyunt berasumsi militer Myanmar benar-benar melakukan kudeta terkait penahanan Aung San Suu Kyi dan Win Myint.
"Dengan situasi yang kami lihat terjadi sekarang, kami harus berasumsi bahwa militer melakukan kudeta," ujar Nyunt.
"Dengan situasi yang kami lihat terjadi sekarang, kami harus berasumsi bahwa militer melakukan kudeta," ujar Nyunt.
Baca juga: Selama 8 Bulan, Hanya Ada 1 Kasus Kematian AKibat Covid-19 di Taiwan, Kok Bisa?
Penahanan terjadi setelah sepekan meningkatnya gejolak dari militer, yang juru bicaranya pada hari Selasa lalu menolak mengesampingkan kemungkinan kudeta.
Militer juga menuntut komisi pemilihan menerbitkan daftar pemilih untuk verifikasi.
Untuk diketahui, Pemilu pada November lalu merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan di Myanmar.
Baca juga: Demi Jatah Vaksin Duluan, Bos Judi Kanada Nyamar Jadi Petugas Kebersihan
Seperti yang telah diperkirakan, Aung San Suu Kyi serta partainya menyapu hasil pemilu dengan kemenangan besar.
Militer mengatakan akan "bertindak" jika keluhan mereka soal pemilu tidak ditanggapi. Seorang juru bicara militer menolak berkomentar terkait kemungkinan pengambilalihan kekuasaan.
Komisi pemilihan mengeluarkan pernyataan Kamis (28/1/2021) dengan mengatakan pemilu diselenggarakan bebas dan adil dan mencerminkan "keinginan rakyat".
Komisi juga menyanggah adanya tudingan kecurangan. Namun mengakui ada "kejanggalan" dalam daftar pemilih dan tengah menyelidiki 287 keluhan yang mereka terima.
Baca juga: WHO Tinjau Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac, Sabar Tunggu Hasilnya!
Sebelumnya, belasan perwakilan asing, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, mendesak militer Myanmar untuk menaati norma demokratis pada Jumat (29/1/2021). PBB juga menyatakan kekhawatiran perihal niat militer Myanmar atau Tatmadaw mengkudeta pemerintahan sipil.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga mengutarakan "rasa kekhawatiran yang besar" terkait kisruh politik di Nyapyidaw, kata jurubicaranya, Stephane Dujarric.
"Dia mengajak semua pihak untuk menghentikan hasutan atau provokasi, dan sebaliknya mendemonstrasikan kepemimpinan serta tunduk pada norma-norma demokratis, dan menghormati hasil pemilu," katanya dalam keterangan tertulis.