SOLOPOS.COM - Anggota DPR Komisi VI, Aria Bima melarisi tahu petis Ladisa yang merupakan salah satu UMKM di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. (Istimewa)
Solopos.com, JAKARTA — Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan Joko Widodo (Jokowi) dan Ganjar Pranowo adalah petugas partai yang diberi amanat untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin bangsa.
Istilah petugas partai itu sering dikritik banyak kalangan karena menyiratkan ketidakmandirian yang bersangkutan saat menjadi pemimpin pemerintahan karena harus tunduk kepada Ketum PDIP.
Menanggapi hal ini, politikus PDIP Aria Bima meminta istilah petugas partai agar tidak perlu diperdebatkan.
Bahkan, menurut Aria Bima, meski menjabat sebagai ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri juga merupakan petugas partai.
Bahkan, menurut Aria Bima, meski menjabat sebagai ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri juga merupakan petugas partai.
“Megawati juga petugas partai yang dapat amanat kongres (sebagai Ketua Umum PDIP), yang di legislatif kayak saya, di eksekutif kayak Jokowi,” kata Aria Bima, Jumat (5/5/2023), seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Menurut dia, istilah petugas partai sudah diperdebatkan sejak Joko Widodo diusung oleh PDIP untuk menjadi presiden.
“Jadi, apa salahnya, jadi petugas partai adalah istilah atau bahasa turunan dari konstitusi bahwa parpol mengusung capres,” katanya.
Sebagai partai politik, PDIP selalu mengedepankan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjunjung tinggi Pancasila, dan keadilan sosial.
“Ibaratnya petugas partai yang diwakafkan sebagai petugas bangsa. Enggak masalah,” katanya.
Sebagai partai pengusung, kata dia, PDIP juga selalu mengawal berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.
“Indonesia sentris, membangun dari pinggir, BBM satu harga, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan yang dahulu berasnya busuk menjadi bisa dibeli di bawah, itu ideologis, tugas yang dijalankan Presiden Jokowi,” katanya.
Sektor lain, lanjut dia, yakni pembangunan infrastruktur tol, darat, laut, dan udara serta realisasi energi listrik 35.000 megawatt.
Ia berpendapat akan berbahaya jika presiden bekerja semaunya sendiri dan tanpa arah ideologi dan tanpa mewujudkan keadilan sosial.
“Kemudian dia setuju Papua merdeka, setuju dengan penggunaan hukum yang bertentangan dengan Pancasila, enggak bisa dong. Itu akan dilakukan oleh Ganjar juga,” katanya.