SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja menggelar Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPR-RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10/2015) sore. (Istimewa)
APBN 2016 disahkan pekan lalu dalam proses yang alot, termasuk soal penyertaan modal negara (PMN) bagi BUMN.
Solopos.com, JAKARTA — Pimpinan DPR menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) melalui APBN 2016. PMN merupakan salah satu poin yang membuat pembahasan RAPBN pekan lalu menjadi alot.
Ketua DPR, Setya Novanto, mengatakan pimpinan DPR secara khusus membicarakan PMN dengan Presiden Jokowi dalam suasana santai. Pasalnya, pihaknya ingin mencari jalan terbaik terkait persoalan PMN dalam APBN 2016.
“Kami ingin ngopi bersama sambil membicarakan APBN dan juga yang berkaitan dengan penempatan PMN,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Setya Novanto menuturkan DPR menginginkan pemberian PMN kepada sejumlah BUMN memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, PMN menggunakan uang negara melalui mekanisme APBN yang dibahas bersama DPR.
Dalam Rapat Paripurna pekan lalu, DPR mengembalikan pembahasan PMN dalam APBN 2016 kepada komisi terkait. Hal itu juga menjadi salah satu pengecualian dalam persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2016.
Pemerintah semula mengusulkan Rp39 triliun untuk PMN dalam RAPBN 2016, tetapi ditolak karena dianggap belum mendesak, dan dana tersebut dapat dialihkan kepada dana desa. Tahun ini, pemerintah menganggarkan PMN senilai Rp62 triliun untuk sejumlah BUMN, tetapi baru terpakai Rp28 triliun, atau sekitar 45,16% dari total dana yang disediakan.
Menurutnya, pimpinan DPR juga akan memantau perkembangan pembahasan PMN tersebut di komisi-komisi yang terkait. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah menerima argumentasi DPR yang menunda pembahasan PMN dan menyatakan anggaran negara sebaiknya digunakan untuk program kerakyatan.
Meski demikian, Kalla juga menyebutkan PMN sebenarnya berguna untuk menambah pendapatan negara sekaligus membantu BUMN mengatasi masalah keuangannya. Bahkan, dirinya sempat menghubungi sejumlah pimpinan partai politik untuk menjelaskan mengenai PMN tersebut.