Surya Dua Artha Simanjuntak / Mariyana Ricky P.D | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Desain rumah susun (rusun) ASN di IKN Nusantara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Solopos,com, SOLO — Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan salah satu partai pendukungnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai blak-blakan menyerang proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dalam Dialog Publik Muhammadiyah di UMS Solo pada Rabu (22/11/2023) misalnya, Anies menyebutkan pembangunan IKN bisa menimbulkan ketimpangan baru.
Dia merasa IKN bukanlah bentuk pemerataan seperti yang kerap diklaim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ketika tujuan membangun kota baru dengan tujuan pemerataan, itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya,” kata Anies dalam dialog publik Muhammadiyah di UMS Solo, Rabu (22/11/2023), dilansir Bisnis.com.
“Ketika tujuan membangun kota baru dengan tujuan pemerataan, itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya,” kata Anies dalam dialog publik Muhammadiyah di UMS Solo, Rabu (22/11/2023), dilansir Bisnis.com.
Dia berpendapat, seharusnya jika tujuannya untuk pemerataan maka dapat dilakukan dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.
“Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan,” tambah Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini pembangunan kota besar di tengah hutan bakal membuahkan permasalahan baru yakni ketimpangan.
Terbaru, bahkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu lebih blak-blakan dari Anies. Syaikhu menyatakan PKS ingin Jakarta tetap jadi Ibu Kota Negara. Dia menjelaskan, setidaknya ada tiga alasan penolakan pemindahan ibu kota. Pertama, historisnya.
“DKI Jakarta tempat di mana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan,” tutur Syaikhu dalam acara Kick off Kampanye Nasional PKS, Depok, Minggu (26/11/2023).
Kedua, dari sudut pandang pembangunan. PKS merasa pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota, melainkan dengan buat pusat ekonomi di kota kecil.
“Berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota,” ujar Syaikhu.
Ketiga, dari sudut pandang keberlanjutan. PKS melihat perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam kasus IKN, lanjutnya, Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Anies dan Partai Pendukung Mulai Blak-blakan Serang Proyek IKN”