SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Dedi Gunawan/JIBI/Bisnis)
Anggaran daerah triliunan rupiah masih ngendon di bank.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram karena dana pemerintah daerah yang mengendap di bank mencapai Rp183 triliun. Dana tersebut bisa dimaksimalkan untuk pembangunan daerah.
Hal itu diungkapkan Presiden saat memberikan pengarahan kepada 471 gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil walikota di Istana Negara, Jumat (8/4/2016).
”Uang APBD [anggaran pendapatan belanja daerah] mandek di bank berapa? Di kota ini mandek berapa? Saya tahu semua. Saya cek uang di bank daerah milik APBD Rp183 triliun. Besar sekali,” kata dia sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara dan Detik.
”Uang APBD [anggaran pendapatan belanja daerah] mandek di bank berapa? Di kota ini mandek berapa? Saya tahu semua. Saya cek uang di bank daerah milik APBD Rp183 triliun. Besar sekali,” kata dia sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara dan Detik.
Dia menyebut bila dana tersebut digelontorkan lebih cepat, efeknya sangat besar, terutama merealisasikan program pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan tahun lalu. ”Kalau [uang itu] muter di masyarakat betapa cepat ekonomi kita,” imbuhnya.
Jokowi menuturkan persoalan yang sama juga terjadi tahun lalu. Dia memanggil kepala daerah agar dana yang mengendap di bank itu segera dicairkan. Tahun lalu dana pemerintah daerah yang mengendap di bank mencapai Rp282 triliun. Banyaknya dana yang mengendap di bak karena proyek pembangunan biasa dilakukan di akhir tahun.
Mantan Wali Kota Solo itu meminta APBD dibelanjakan untuk kegiatan produktif sehingga berdampak positif kepada perekonomian daerah. Menjadi ironi ketika anggaran belanja naik, namun kapasitas produksi tidak naik. Selama ini APBD banyak terkuras untuk belanja rutin, operasional, dan barang.
Secara tegas, Jokowi meminta belanja operasional seperti dana perjalanan dinas, biaya rapat-rapat dan seminar-seminar dikurangi. Belanja barang yang tidak prioritas juga dihapus.
Ia juga meminta pemerintah daerah memakai barang standar, tidak perlu mewah. Termasuk pula pembelian mobil dinas bagi kepala daerah tidak perlu baru. ”Kalau yang ada masih bagus, kita pakai dulu, jangan mentang-mentang bupati, wali kota baru, terus beli mobil baru,” sindir Presiden.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% dan inflasi dipatok 4%.
”Cek terus harga bahan pokok seperti beras, cabai, jagung dan lainnya di agen dan distributor, tiap daerah harus ada TPID [tim pengendali inflasi daerah],” kata Jokowi.