SOLOPOS.COM - Politikus Partai Demokrat Andi Arief saat mendatangi kantor Badan Narkotika Nasional, Rabu (3/6/2019). (Bisnis-Sholahudin Al Ayubi)
Solopos.com, JAKARTA — Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengkritisi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengklaim tak bisa berbuat apa pun terkait skandal yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya masih ada alternatif opsi bagi Menkopolhukam untuk menangani KPK.
"Pernyataan Prof @mohmahfudmd bahwa pro KPK dan tidak berdaya menghadapi TWK, menurut saya hal yang tidak mungkin. Karena kewenangan Prof sangat besar sesungguhnya. Masih ada opsi sebenernya kalau kita mau," ujarnya melalui Twitter, Minggu (6/6/2021).
Baca Juga: Terima Pegawai KPK Gagal TWK, Begini Respons MUI...
Pernyataan Prof @mohmahfudmd bahwa pro KPK dan tidak berdaya menghadapi TWK, menurut saya hal yang tidak mungkin. Karena kewenangan Prof sangat besar sesungguhnya. Masih ada opsi sebenernya kalau kita mau.
Pernyataan Prof @mohmahfudmd bahwa pro KPK dan tidak berdaya menghadapi TWK, menurut saya hal yang tidak mungkin. Karena kewenangan Prof sangat besar sesungguhnya. Masih ada opsi sebenernya kalau kita mau.
— andi arief (@Andiarief__) June 5, 2021
Mau Menang Sendiri
"Mengetahui pandangan luas masyarakat bahwa pemerintahan sekarang mau menang sendiri, anti kritik/demokrasi, merasa bisa atasi persoalan bangsa sendiri dll. Di akhir kekuasaan Pak Jokowi harusnya makin membuka diri, bukan membalik argumen sisa lalu," imbuhnya.
Pasti Pak Prof @mohmahfudmd mengetahui pandangan luas masyarakat bahwa pemerintahan sekarang mau menang sendiri, anti kritik/demokrasi, merasa bisa atasi persoalan bangsa sendiri dll. Di akhir kekuasaan Pak Jokowi harusnya makin membuka diri, bukan membalik argumen sisa lalu.
— andi arief (@Andiarief__) June 5, 2021
Baca Juga: Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Soroti TWK KPK
Sebelumnya, Mahfud mengaku tak bisa berbuat banyak dalam hal skandal yang terjadi belakangan, terkait pemecatan 51 pegawai KPK yang dinilai berintegritas. Dia mengatakan keputusan pemecatan itu tak terletak hanya di pemerintah saja, tapi juga melibatkan DPR, partai politik, hingga civil society yang saat ini dia nilai tengah terpecah.
Namun, Mahfud menegaskan dirinya tetap pro pada KPK. Dia juga mencari masukan dari akademisi terkait langkah terbaik bagi KPK ke depan. "Kalau kita mau demokrasi ya seperti itu. Demokrasi yang sekarang itu elitnya oligarkis, bawahnya liar, elitnya oligarkis rakyatnya liar. Gak ada yang al madinah al fadilah, negara yang sempurna," ujarnya.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos
Berita Terkait
Hanya Untuk Anda
Inspiratif & Informatif