SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Solopos.com, JAKARTA</strong> — Gerakan di media sosial seperti #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja yang ramai di media sosial dianggap sebagai keterkaitan antara demokrasi di dunia nyata dan siber. Panas? Barangkali karena gairah partisipasi politik yang besar.</p><p>Analis Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan perubahan <a href="http://news.solopos.com/read/20180504/496/914404/buntut-persekusi-sandiaga-uno-kegiatan-politik-di-cfd-akan-digaruk" target="_blank">sosial politik</a> yang sedang terjadi di Indonesia saat ini merupakan tanda ekspresi dalam berdemokrasi.</p><p>“Ada yang tertarik ganti untuk presiden atau melanjutkan periode selanjutnya. Dalam konteks demokrasi ini bukan negatif tapi positif karena bisa menggairahkan partisipasi politik. Warga merasa jadi bagian yang terlibat,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (5/5/2018).</p><p>Keberadaan media sosial menurutnya menjadi berkah tersendiri karena <a href="http://news.solopos.com/read/20180504/496/914400/susi-ferawati-tunjukkan-gelang-tasbih-di-polda-metro-jaya" target="_blank">relawan dan tim sukses</a> diuntungkan melalui kanal yang murah dan dapat disebar ke berbagai penjuru.</p><p>Meski begitu menurutnya medsos juga seperti pisau bermata ganda. Wadah tersebut bisa menjadikan alat kampanye yang sukses tapi juga dapat disalahgunakan sebagai rumor, penebar fitnah, hoax, dan sebagainya. “Saya lihat memang upaya mempegaruhi publik harus memiliki gaung. Rumusannya opini publik. Orang jadi bisa berubah pikiran dengan cara tersebut,” tambahnya.</p><p>Akan tetapi Gun menyarankan medsos bukan menjadi alat perkelahian dan tempat keramaian harus bisa dijaga agar tidak terjadi kekacauan. Jangan sampai peristiwa Minggu (29/4/2018) lalu yang diwarnai dugaan persekusi oleh sekelompok orang berkaus #2019GantiPresiden terhadap <a href="http://news.solopos.com/read/20180504/496/914376/susi-ferawati-korban-persekusi-di-cfd-jakarta-diperiksa-polisi" target="_blank">perempuan yang membawa anak</a> di car free day Jakarta, terulang.</p><p>Partai politik juga tetap bertahan diri dan jangan sampai ikut melakukan kampanye dini karena waktunya sudah diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Masa kampanye baru mulai September 2018 sampai April 2019,” katanya.</p>