SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Solopos.com)--Aksi kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Solo mengalami kenaikan. Tercatat, selama tri wulan terakhir, tercatat 13 kasus kekerasan. Kasus tersebut dimungkinkan akan terus mengalami kenaikan. Dari jumlah itu, enam kasus kekerasan menimpa perempuan dan tujuh kasus menimpa anak.
Kapolresta Solo, Kombes Pol Listyo Sigit Prabowo, bersama Kasubag Humas, AKP Sis Raniwati, mengatakan pihak kepolisian belum bisa merinci secara detail data kekerasan tersebut. “Kami hanya menerima laporan dari masyarakat. Dari jumlah 13 kasus kekerasan, kemungkinan kasus yang mengarah pada kekerasan fisik menimpa perempuan sedangkan kasus kekerasan seksual bisa terjadi pada anak di bawah umur,” papar Sis saat ditemui wartawan, di Mapolresta Solo, Jumat (9/12).
Sis mengatakan kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Kota Solo terhitung Juli hingga September. Sis mengakui banyaknya laporan kasus kekerasan tersebut karena semakin terbukanya era komunikasi dan lembaga pengaduan dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang intensif melakukan pendampingan dalam kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak.
“Tidak bisa dipungkiri, kasus kekerasan fisik dan seksual pada perempuan dan anak akan mengalami kenaikan yang signifikan. Karena di era sekarang, orang tidak sungkan-sungkan lagi untuk melaporkan kasus kekerasan itu kepada pihak kepolisian maupun pihak LSM yang berkompeten dalam kasus tersebut,” paparnya.
Menurut Sis, untuk mengurangi angka kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak, polisi melakukan kampanye anti kekerasan. Kampanye tersebut dilakukan oleh polisi wanita (Polwan) di Jajaran Polresta Solo. “Kampanye anti kekerasan sebenarnya berlangsung mulai 25 November lalu, namun seluruh polisi melalui Polwan serentak melakukan sosialisasi sekaligus kampanye anti kekerasan seksual pada Jumat.
Tujuan dari kampanye tersebut, sambung Sis, untuk memberikan pemahaman kepada perempuan tentang dampak kekerasan seksual. Acara tersebut bekerjasama dengan lembaga PBB di Indonesia serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
(m98)