SOLOPOS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaksanakan Safari Ramadhan ke Kantor DPC Partai Demokrat di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (10/4/2023). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Solopos.com, BOGOR — Kabupaten Bogor, Jawa Barat dianggap sebagai parameter kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2024 mendatang.
Penegasan itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat safari politik ke Kabupaten Bogor, Senin (10/4/2023).
AHY menyatakan jika partainya menang pemilu di Kabupaten Bogor kemungkinan besar akan menang di tingkat nasional.
Menurutnya, Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia di tingkat kota/kabupaten yang mencapai 5,4 juta jiwa.
Jumlah tersebut, kata dia, melebihi jumlah penduduk Singapura.
“Kalau kita serius bekerja di Kabupaten Bogor ini insyaallah kita akan mendongkrak suara di Jawa Barat. Kalau sukses di Jawa Barat, ingat Jawa Barat ini provinsi paling besar se-Indonesia. Jadi kalau Bogor-nya kuat, Jawa Barat-nya sukses, insyaallah Indonesia-nya sukses,” kata AHY di hadapan para simpatisan di Kantor DPC Partai Demokrat di Cibinong, Bogor.
Tak hanya itu, ia mendorong para kader di Kabupaten Bogor untuk mendapatkan banyak suara agar porsi kursi Partai Demokrat di daerah tersebut mendominasi, bahkan bisa memiliki tiket untuk mencalonkan bupati.
“Makanya anggota DPRD-nya harus banyak, kalau anggota DPRD-nya banyak mudah-mudahan ada yang jadi bupati Bogor di sini, yang penting kita menangkan dulu tiketnya,” ujarnya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
AHY menyebutkan kedatangannya ke Kabupaten Bogor merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadhan yang ia lakukan ke beberapa daerah di Indonesia.
Ia bersama Partai Demokrat menggelar Pasar Murah Sembako Cibinong, kemudian membagikan gerobak kepada 10 pedagang kaki lima (PKL) di antaranya tukang bakso, tukang bubur, tukang mi ayam, dan lain-lain.
“Saya ke sini untuk mencoba membantu masyarakat yang mengalami permasalahan ekonomi, daya beli menurun karena naiknya harga-harga bahan pokok, sulitnya lapangan kerja, dan banyaknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK),” tuturnya.