SOLOPOS.COM - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (JIBI/Solopos/Antara)
Ahok vs DPRD DKI Jakarta belum menemukan titik temu.
Solopos.com, JAKARTA — Polemik antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dengan DPRD DKI Jakarta tekait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan alot. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta Ahok dan DPRD DKI Jakarta bersinergi.
Sebagaimana dilansir Kantor Berita Antara, Jumat (13/3/2015), Tjahjo Kumolo berharap agar Ahok dan DPRD DKI Jakarta berdamai. Menurut Tjahjo, kisruh APBD ini berimbas kepada masyarakat dan pembangunan daerah Jakarta.
“Sinergitas harus dibangun antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pembangunan daerah sangat diperlukan dan akan berimbas kepada masyarakat,” kata Tjahjo Kumolo setelah meresmikan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Jumat.
“Sinergitas harus dibangun antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pembangunan daerah sangat diperlukan dan akan berimbas kepada masyarakat,” kata Tjahjo Kumolo setelah meresmikan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Jumat.
Sementara itu, dilansir Liputan6, Senin (16/3/2015), Ahok mengaku dibantu seorang pakar IT, bernama Ainun Nadjib. Disampaikan Ahok, Ainun yang menimba pernah menimba ilmu di Singapura tersebut membuat situs, Kawalapbd.org.
Rp2 Miliar Terselip
Situs Kawalapbd.org dirancang dengan sistem yang dapat memantau anggaran dalam rancangan APBD DKI. Melalui situs itu, ternyata dari Rp12 triliun, ada perbedaan nominal senilai RP10 triliun dengan versi e-budgeting.
Tuduhan dana siluman sebesar Rp12,1 triliun yang selama ini dilontarkan Ahok, terbukti hanya Rp10 triliun. Ahok dengan bantuan Ainun, berusaha melacak dana Rp2 triliun yang ia tengarai sudah masuk ke dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2015.
“Pak Ainun yang anak Indonesia di Singapura itu udah bantu kita kan. Jadi Rp12 triliun ternyata ada Rp 2 triliun yang udah masuk di R-APBD 2015. Saya lagi sisir. Begitu ketahuan siapa yang tanggung jawab SKPD mana, kita stafkan. Ada macam-macam di Rp2 triliun itu. Pemeliharaan, UPS juga ada,” ujar Ahok.
Terbantu E-Budgeting
Terkait dengan temuan Rp10 triliun tersebut, Ahok berpendapat, pencarian sisa Rp2 triliun yang ia duga masuk ke rancangan APBD DKI Jakarta 2015 ini seperti menangkap makhluk luar angkasa alien.
“Kok kesisir cuma Rp10 triliun. Berarti ada Rp2 triliun dong yang masuk ke dalam. Ini kayak nangkap alien di film-film yang menjelma jadi manusia. Makanya kita lacak. Kita lagi mau lacak,” pungkas Ahok.
Ahok juga merasa sangat terbantu dengan sistem e-budgeting, karena dapat lebih mudah mengawasi aliran dana DKI Jakarta.
“Bisa ngawasin berapa puluh ribu enggak? Makanya saya butuh e-budgeting. Sekarang pertanyaan saya, kok saya bisa tahu ada Rp2 triliun? Sistem saya kasih tahu. Coba kalau saya enggak ada sistem, tahu enggak ada Rp 2 triliun seperti ini? Enggak tahu, lolos,” ujar Ahok.
Apabila benar dana Rp2 triliun masuk di draf APBD e-budgeting yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk dievaluasi, ia tidak akan menyalahkan Kemendagri.
“Kemendagri enggak katakan salah juga. Kemendagri mana tahu UPS, alat olahraga, makanya kita lagi sisir. Yang pasti ini kan ada siluman Rp 12 triliun,” ujar Ahok.