SOLOPOS.COM - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Dok/JIBI/Bisnis Indonesia)
Pembubaran IPDN diusulkan Ahok dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi pekan lalu.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) masih dibutuhkan untuk mendidik calon pamong praja dan pegawai negeri sipil, terutama soal kepemimpinan. Hal itu menanggapi usulan pembubaran IPDN oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“IPDN ini kita tetap perlu pendidikan birokrasi untuk pamong praja. Sekolah apa nanti kalau tidak tidak ada sekolah pamongnya?” ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Selasa (8/9/2015).
?Menurut dia, rekrutmen PNS memang bisa diperoleh dari tenaga kerja lulusan perguruan tinggi swasta. Namun, pamong praja membutuhkan pendidikan khusus seperti halnya profesi insinyur atau dokter. “Kepemimpinan pamong praja itu [diberikan] Kementerian Dalam Negeri, harus ada sekolahnya,”
Dia berpendapat, jika alasan pembubaran IPDN ialah adanya oknum-oknum yang berperilaku tak baik, maka tindakan tersebut yang harus dihilangkan, bukan institusinya yang dibubarkan. Kendati memiliki pendapat berbeda, Jusuf Kalla mengatakan Ahok bebas memberi usulan apapun kepada Presiden.
Usulan pembubaran IPDN berawal dari banyaknya kasus jebolan kampus tersebut yang mengumpulkan uang untuk menyogok jaksa agar tidak tersangkut persoalan hukum. “Saya sudah bilang sama Pak Jokowi, Pak kalau bisa IPDN dibubarkan aja, untuk apa ada sekolan IPDN, kalau masuknya aja nggak jelas, bagaimana tesnya? Lulusnya gimana?,” tutur Ahok, Jumat (4/9/2015) lalu.
Menurutnya, jika melihat beberapa kasus yang ditemukannya yakni banyak lulusan IPDN yang tidak baik, bahkan sesama alumnus alias korps yang mengumpulkan uang patungan untuk menyuap jaksa karena takut diperiksa, keberadaan IPDN tidaklah perlu.
“Semua dari perusahaan swasta mampu mensuplai [PNS]. Dari TNI Polri juga mampu mensuplai. Buat apa ada sekolah-sekolah bergaya militer-militer seperti itu. Swasta mampu,” tutur Ahok.