SOLOPOS.COM - Proyek Jakarta Emergency Dregding Inisiative Dilaksanakan demi Atasi Banjir Ciliwung
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta memprediksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada tahun ini membengkak dan melebihi tahun lalu yang mencapai Rp9 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan besarnya Silpa tahun ini karena banyak program yang dicoret dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014.
“Kegiatan yang tidak jelas kami coret. Kami tidak masalah berapa pun besarnya jadi Silpa, daripada salah dan berdampak pada hukum,” ujarnya di Balai Kota, Selasa (9/12/2014).
Namun terkait besaran Silpa pada tahun ini, pihaknya belum dapat memastikan. Pasalnya, penyerapan anggaran yang masih berlangsung hingga akhir tahun.
Saefullah berharap penyerapan anggaran tahun ini bisa lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Hal itu dikarenakan masih banyak program kegiatan yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga. “Sekarang kan masih kerja. Ada perbaikan jalan, trotoar itu semua kan belum dibayar, nanti 31 Desember baru kelihatan,” katanya.
Seperti diketahui, penyerapan anggaran pada awal Desember baru mencapai 36,07% atau Rp27,7 triliun dari total senilai Rp72,9 triliun. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menambahkan serapan anggaran yang masih rendah ini pun disebabkan oleh APBD tahun ini yang mengalami defisit hingga Rp12 triliun sehingga ketersediaan dana hanya senilai Rp60 triliun.
“Nanti kita hitung lagi, karena sudah jelas ada defisit Rp12 triliun, berarti ketersediaan kita tahun ini hanya Rp60 triliun,” ucapnya.
Rendahnya penyerapan anggaran tahun ini, lanjutnya, karena penggunaan sistem electronic budgeting (e-budgeting) dan pelaksanaan lelang satu pintu melalui unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa.
“Yang penting penyerapan yang ada betul-betul tepat sasaran, punya azas manfaat untuk masyarakat. Kami harap perencanaan 2015 mudah-mudahan lebih baik,” tutur Saefullah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono menuturkan hingga saat ini masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak optimal dalam melakukan penyerapan. “Ada 10 dinas yang mengalami penyerapan anggaran rendah atau masih di bawah 40%, sedangkan yang di atas 40% terdapat tiga dinas,” ujarnya.
Dia menambahakan terdapat tiga dinas yang penyerapannya cukup tinggi yakni di atas 40%, yaitu Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Kebersihan, dan Dinas Pendidikan. Sementara itu, untuk penyerapan di bawah 40% terdapat pada 10 dinas. Dinas yang memiliki penyerapan anggaran paling rendah yakni Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.