News
Rabu, 19 November 2014 - 15:45 WIB

AHOK GUBERNUR DKI : DPR akan Minta Penjelasan Mendagri terkait Pelantikan Ahok

Redaksi Solopos.com  /  Rohmah Ermawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (JIBI/Bisnis/Nurul Hidayat)

Solopos.com, JAKARTA – Komisi II DPR berencana memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meminta penjelasan terkait pengangkatan dan pelantikan Basuk Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Kami memahami berbagai masalah yang ada dan timbul atas berbagai penafsiran yang ada. Untuk itu kami akan meminta keterangan Mendagri atas pengangkatan dan pelantikan Gubernur DKI Jakarta,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di ruang Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Advertisement

Hal itu dikatakan Riza seusai rapat konsultasi dengan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta di ruang rapat Komisi II DPR.

Riza mengatakan dalam waktu tidak lama rencana itu akan direalisasikan karena keterangan Mendagri diperlukan untuk memberikan penjelasan atas perbedaan penafsiran yang ada atas pelantikan Ahok. (baca: Ahok Resmi Jadi Gubernur)

Advertisement

Riza mengatakan dalam waktu tidak lama rencana itu akan direalisasikan karena keterangan Mendagri diperlukan untuk memberikan penjelasan atas perbedaan penafsiran yang ada atas pelantikan Ahok. (baca: Ahok Resmi Jadi Gubernur)

Selain itu, menurut Riza, Komisi II akan melakukan pendalaman atas perbedaan penafsiran itu sehingga dapat memberikan rekomendasi terkait masalah tersebut.

“Kami juga akan menyampaikan kepada pimpinan DPR terkait permasalahan itu,” ujarnya.

Advertisement

Dia mengatakan Komisi II akan segera melaksanakan hal tersebut agar permasalahan di DKI Jakarta tidak berkepanjangan.

“Komisi II DPR RI mempersilahkan Mendagri untuk melaksanakan kegiatan melantik Ahok dan meminta presiden untuk keluarkan Keputusan Presiden terhadap keyakinan pemerintah atas peraturan yang ada,” ujarnya.

Komisi II DPR RI mengharapkan kearifan pemerintah, Kemendagri, Sekretariat Negara, dan Presiden Jokowi untuk tidak terburu-buru untuk menggunakan kewenangannya mengambil kebijaksanaan atas berbagai masalah.

Advertisement

Selain itu menurut dia, terkait adanya usulan untuk membawa masalah tersebut ke PTUN, Riza mempersilahkannya asalkan sesuai saluran yang dimungkinkan.

“Semua mekanisme aturan dan saluran yang dimungkinkan dalam peraturan, kami persilahkan.

Rapat konsultasi itu dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria dan dihadiri Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mustafa Kemal Pasha serta para anggota Komisi II DPR RI.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif