SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
Agenda Presiden Jokowi hari ini kembali memimpin rapat koordinasi dengan wali kota/bupati di Istana Bogor.
Solopos.com, BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat koordinasi dengan kepala daerah setingkat wali kota dari seluruh wilayah Indonesia.
Rakor berlangsung di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor Jumat (20/2/2015) sekaligus merupakan tahap terakhir pertemuan kepala daerah. Tahap I-IV telah diikuti oleh bupati seluruh Indonesia.
Jokowi dalam sambutannya pembuka mengatakan koordinasi pemerintah pusat dengan daerah rutin dilakukan untuk menyamakan program pemerintahan dalam lima tahun ke depan.
“Ini harus sama visinya dari pusat, gubernur sampai wali kota dan bupati sampai ke bawah lagi. Oleh sebab itu pertemuan ini perlu digelar tiga bulan sekali, masalah-masalah yang ada di bawah dapat diketahui bersama, dan desain kebijakannya dapat nyambung dari pusat ke bawah,” ujar Presiden Jokowi.
Menteri Kabinet Kerja yang mendampingi adalah Seskab Andi Widjajanto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menhut dan LK Siti Nurbaya, dan Kepala BKPM Franky Sibarani.
Wali kota dan bupati dari seluruh Indonesia diberi waktu dua sesi pertemuan dalam sehari untuk menerima paparan dan menyampaikan masukan demi berjalannya program pemerintah.
Pelaksanaan rakor melibatkan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Empat pertemuan sebelumnya, para bupati dan gubernur menyampaikan kendala di lapangan dalam menjalankan pemerintahan. Salah satunya upaya kriminalisasi pejabat negara yang justru mengganggu pekerjaan.
Misalnya seorang kepala dinas di Ambon habis waktunya untuk meladeni panggilan Kejaksaan Negeri gara-gara pemberitaan media surat kabar atas dugaan korupsi.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan koran yang memberitakan itu hanya terbit dua pekan sekali. Atas dasar informasi dari koran, Kejari memproses pejabat bersangkutan.
Kendala seperti itu kerap terjadi. Ahok berkomentar jika memang tidak korupsi hendaknya pejabat negara tidak takut atas tudingan seperti itu.