SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi didampingi Kepala BKPM dan Gubernur Jatim secara resmi meluncurkan program Penciptaan Lapangan Kerja, di Gresik, Jatim, Rabu (11/11/2015). (Setkab.go.id)
Agenda Presiden Jokowi ke Gresik meluncurkan program penciptaan lapangan kerja.
Solopos.com, GRESIK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo meluncurkan program penciptaan lapangan kerja melalui sinergi investasi dengan pondok pesantren di kawasan industri terpadu Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), di pelabuhan JIIPE, Gresik, Jatim, Rabu (11/11/2015) pukul 14.00 WIB.
Program itu diluncurkan melalui sinergi investasi kawasan industri Gresik terpadu (JIIPE) dengan pondok pesantren di kawasan Kecamatan Manyar, Pondok Pesantren Khomaruddin, yang akan menyerap sekitar 60.000 tenaga kerja secara langsung.
“Alhamdulillah saya bersyukur pada sore ini ada kerjasama investasi antara Pondok Pesantren dan investor. Saya sudah memerintahkan ini setahun yang lalu baik yang di Boyolali, di Jawa Barat dan Jawa Timur ,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara tersebut.
Presiden menegaskan, pemerintah terus mendorong investasi karena persaingan antarnegara saat ini semakin ketat, sehingga dengan adanya investasi akan membuka lapangan kerja banyak.
Tanpa adanya cara seperti itu, kata Presiden Jokowi, negara akan menghadapi masalah yang sama seperti negara lain yakni pengangguran, sebab hampir di semua negara masalahnya sama adalah pengangguran.
“Oleh karena itu, kenapa saya selalu mengejar acara yang terkait dengan investasi, karena persaingan antarnegara semakin ketat, kompetisi semakin ketat,” ucap Presiden Jokowi seperti dikutip Solopos.com dari Setkab.go.id, Rabu (11/11/2015).
Presiden Jokowi juga menyinggung alasan pemerintah secara terus menerus memberikan paket deregulasi selama dua pekan, yaitu karena persaingan antarnegara juga sangat ketat, sebab semua berlomba mendorong materi mengenai investasi.
Menurut Presiden, semakin banyak uang yang beredar di suatu negara, maka akan semakin sejahtera suatu negara tersebut, dan itu sudah hukum ekonomi makro.
“Tanpa adanya peredaran uang yang banyak di suatu negara, jangan harap negara tersebut bisa semakin baik,” tuturnya.