SOLOPOS.COM - Ilustrasi jalan tol (JIBI/Solopos/Dok.)
Solopos.com, JAKARTA – Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menilai kenaikan tarif jalan tol dalam kota pada 5 Desember mendatang tidak wajar sebab tidak ada keuntungan yang diperoleh konsumen.
Sudaryatmo mengatakan masyarakat tidak akan keberatan bila tariff dinaikan asalkan ada keuntungan yang didapatkan. Pertama, trafik kecepatan rata-rata yang semakin bertambah sehingga lebih efisien dari segi waktu. Kedua, kenaikan tariff harus diimbangi dengan penambahan personil sehingga pelayanan yang diberikan akan semakin bagus.
“Kalau waktu tempuhnya bisa semakin cepat sehingga ada efisiensi waktu dan benefit yang diperoleh konsumen, maka wajar bila dinaikan. Tapi coba lihat, kecepatan rata-rata dari Cawang ke Grogol atau Semanggi, bukanannya semakin cepat tetapi malah semakin lama sehingga bagi konsumen kenaikan tariff ini tidaklah wajar,” ucapnya dihubungi JIBI/Bisnis, Jumat (29/11/2013).
Sayangnya, selama ini pemerintah selalu mengeluarkan argument normative ketika hendak menaikan tariff tol. Bahwa berdasarkan UU Jalan, tariff tol harus disesuaikan setiap dua tahun sekali berdasarkan nilai inflasi.
Bila pun ada penundaan karena dinilai belum sesuai dengan SPM. Sudaryatmo melihat bahwa itu bukanlah alasan yang subtantif. Sebab, tanpa pagar atau lampu penerangan pun pengguna jalan tol tetap bisa melaju kendaraannya di jalan tol.
“Sumber ketidakadilan itu ada di UU Jalan. Ini harus direvisi, karena perlu variable lain yang harus dilihat, tidak hanya inflasi. Sebab, jika terus seperti ini maka tidak akan nyambung dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan peningkatan layanan,” tuturnya.
Bahkan, sambungnya, pemerintah seharusnya dapat terus menunda kenaikan tariff tol tersebut bila operator jalan tol tidak bisa membuktikan adanya peningkatan mutu layanan dan efisiensi bagi para pengguna jalan tol.