SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
WASHINGTON–Amerika Serikat hari Rabu menyatakan mendukung reformasi demokratis Georgia dan upaya negara itu menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Uni Eropa.
Menteri Luar Negeri John Kerry menyampaikan dukungan itu pada jump pers bersama Presiden Georgia Mikheil Saakashvili yang sedang mengunjungi AS, lapor AFP.
“Kami sangat mendukung aspirasi Georgia mengenai NATO dan Eropa. Dan kami memuji transisi demokratis yang sedang berlangsung,” kata Kerry.
Saakashvili berterima kasih kepada Kerry, yang bekerja sebagai senator selama 30 tahun sebelum menjabat sebagai menlu AS, karena menjadi “orang pertama yang datang membantu kami” ketika Rusia dan Georgia terlibat dalam perang singkat pada 2008.
Saakashvili berterima kasih kepada Kerry, yang bekerja sebagai senator selama 30 tahun sebelum menjabat sebagai menlu AS, karena menjadi “orang pertama yang datang membantu kami” ketika Rusia dan Georgia terlibat dalam perang singkat pada 2008.
“Kami ingin dukungan Amerika bagi NATO, kami ingin dukungan Amerika bagi integrasi lebih lanjut Eropa pada tahapan sangat sulit bagi demokrasi dan kelangsungan hidup Georgia ini,” kata presiden itu.
Ia menunjuk pada ketegangan antara dirinya dan Perdana Menteri Bidzina Ivanishvili, seorang milyarder yang berkuasa setelah koalisi oposisinya mengalahkan partai berkuasa Saakashvili dalam pemilihan umum parlemen pada Oktober tahun lalu, mengakhiri dominasi sembilan tahun partai presiden.
Ivanishvili menolak tuduhan tersebut.
Pada 10 April, Ivanishvili mengatakan, Georgia akan menyelidiki lagi kekalahan perang dengan Rusia pada 2008 untuk mengetahui apakah Presiden Mikheil Saakashvili termasuk orang yang perlu disalahkan.
Dalam kecaman tersengitnya terhadap saingannya itu, Ivanishvili menuduh presiden salah menangani persiapan menjelang perang.
“Saya juga berpendapat pemerintah kami yang dipimpin presiden bertindak secara tidak memadai dalam situasi itu,” kata Ivanishvili pada jumpa pers.
“Saya menganggap tidak bisa dibenarkan sama sekali satuan-satuan militer disiagakan dan tindakan militer mulai dilakukan sebelum Rusia menyeberangi perbatasan kami,” katanya.
Sebuah laporan independen yang dibentuk Uni Eropa pada 2009 menyalahkan Georgia karena memulai perang dengan Rusia namun mengatakan, tanggapan militer Moskow melampaui batas-batas yang beralasan dan melanggar hukum internasional.
Laporan itu menyebut kedua pihak melanggar hukum kemanusiaan internasional dan menemukan bukti mengenai pembersihan etnik terhadap warga keturunan Georgia di provinsi separatis Ossetia Selatan.
Saakashvili mengatakan, Georgia menanggapi invasi pasukan Rusia ketika mereka menyerang wilayah Ossetia Selatan. Lebih dari 100.000 warga sipil di kedua pihak mengungsi pada puncak konflik itu dan beberapa dari mereka tidak bisa kembali.
Pasukan Rusia memasuki Georgia untuk mematahkan upaya militer Georgia menguasai lagi Ossetia Selatan pada 7-8 Agustus 2008. Perang lima hari pada Agustus itu meletus ketika Tbilisi berusaha memulihkan kekuasannya dengan kekuatan militer di kawasan Ossetia Selatan yang memisahkan diri dari Georgia pada 1992, setelah runtuhnya Uni Sovyet.
Georgia dan Rusia tetap berselisih setelah perang singkat antara mereka pada tahun 2008. Ossetia Selatan dan Abkhazia memisahkan diri dari Georgia pada awal 1990-an. Kedua wilayah separatis itu bergantung hampir sepenuhnya pada Rusia atas bantuan finansial, militer dan diplomatik.