SOLOPOS.COM - Ilustrasi virus Covid-19 varian Omicron. (Freepik)
Solopos.com, JAKARTA — Ketua Komisi V DPR Lazarus membantah ada empat anggotanya yang telah meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 varian Omicron beberapa hari terakhir.
Lazarus mengklarifikasi empat anggota Komisi V DPR yang meninggal dunia itu akibat terpapar Covid-19 tahun lalu bukan karena terpapar Omicron tetapi terpapar Covid-19 varian Delta yang tengah memuncak tahun lalu.
Keempatnya yaitu Bambang Suryadi, Gatot Sarjito, John Siffy Mirin dan Jimmy Demianus Ijie.
Lazarus mengatakan agar insiden tersebut tidak terulang lagi, maka dia memutuskan untuk melakukan rapat dengan mitra kerja Komisi V yaitu hanya satu orang untuk satu fraksi.
Lazarus mengatakan agar insiden tersebut tidak terulang lagi, maka dia memutuskan untuk melakukan rapat dengan mitra kerja Komisi V yaitu hanya satu orang untuk satu fraksi.
“Jadi waktu varian Delta itu memuncak, ada empat orang yang meninggal dunia di Komisi V. Makanya saya memutuskan hari ini rapat diwakili satu orang untuk satu fraksi,” tuturnya di Gedung DPR, Kamis (3/2/2022).
Baca Juga: Komisi III DPR Ditutup karena Anggota Terpapar Covid-19
“Kita akan virtual semua nanti,” katanya.
Sebelumnya, informasi empat anggota DPR meninggal akibat Covid-19 diutarakan Ketua Komisi V DPR RI Lazarus saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/2/2022) malam.
“Kepala sekretariat (Sekretariat Komisi V) juga positif sekarang. Tadi kami sudah bincang-bincang dengan para pimpinan (Komisi V DPR RI) mungkin besok full virtual ya. Kami juga harus menjaga karena di PUPR di sini sudah banyak yang kena,” kata Lazarus dalam RDP.
Baca Juga: 142 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19
Lazarus menyebut, sudah ada 4 orang di Komisi V DPR RI yang meninggal dunia akibat Covid-19. Untuk itu, sebagai bentuk tanggung jawab moral, pihaknya ingin agar rapat selanjutnya dilakukan dengan daring secara penuh.
“Di Komisi V ini ada empat yang gugur, Pak. Terbanyak dari komisi yang ada di DPR. Jadi kami ada tanggungjawab moral ya, untuk mengurangi tatap muka,” ungkap politikus PDIP ini.
Namun, kata dia, terkait rapat-rapat di Komisi V DPR masih harus diputuskan bersama di Komisi V DPR. Apalagi, di Kementerian PUPR juga sudah banyak yang terpapar.
“Nanti akan kita putuskan bersama setelah rapat ini. Bisa saja dari Bapak (Sekjen PUPR), karena dari PUPR sudah banyak yang kena,” tambahnya.