SOLOPOS.COM - Ilustrasi (dok)
JAKARTA–Kementerian Perumahan Rakyat memastikan 34.000 warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung akan digusur. Hanya penggusuran demi normalisasi daerah aliran sungai itu diklaim manusiawi.
Menpera Djan Faridz menguraikan penggusuran secara manusiawi artinya warga disediakan rumah susun pengganti. Hanya saja, rumah pengganti bisa diterima warga bantaran Ciliwung yang tinggal di atas tanah hak milik.
“Yang menempati rumah di atas tanah tidak sah akan diperlakukan berbeda,” jelasnya seusai menandatangani kerja sama dengan TNI terkait program rehabilitasi rumah miskin di 250 Kabupaten/Kota di Indonesia, di Gedung Graha Zeni Maditziad Jalan Kesatrian II Matraman, Jakarta Timur, Rabu (6/2/2013).
“Yang menempati rumah di atas tanah tidak sah akan diperlakukan berbeda,” jelasnya seusai menandatangani kerja sama dengan TNI terkait program rehabilitasi rumah miskin di 250 Kabupaten/Kota di Indonesia, di Gedung Graha Zeni Maditziad Jalan Kesatrian II Matraman, Jakarta Timur, Rabu (6/2/2013).
Adapun warga Ciliwung yang tinggal di atas tanah hak milik akan diberi ganti rugi. “Mudah-mudahan hanya 10.000-14.000 [orang warga Ciliwung yang tinggal di atas tanah milik] yang [berhak] tinggal di rusun,” tegasnya.
Penggusuran warga Ciliwung itu bagian dari program bedah rumah yang secara nasional dianggarkan Rp2,2 triliun pada 2013.
58 Rusun Buruh
Kemenpera menargetkan membangun 115 rusun sepanjang 2013. Peruntukan rusun itu pun beragam, ada yang digunakan untuk buruh lajang maupun anggota Polri.
Deputi Menteri Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Formal, Pangihutan Marpaung, menguraikan pencanangan pertama rusun buruh akan dilakukan Februari di Rawa Bebek.
Bangunan yang sedianya terdiri dari tujuh atau delapan lantai itu dianggarkan Rp16 miliar-Rp17 miliar. “Februari ini penanaman tiang pancang,” ujarnya. Marpaung mengaku jajarannya sedang mematangkan desain bangunan. Meski demikian nantinya rusun buruh itu satu kamar diisi empat orang.
Selain di Rawa Bebek, rusun khusus buruh akan dibangun di kawasan Angkasa Pura II, Kawasan Berikat Nusantara, Daan Mogot, Tangerang Selatan, Bekasi, Semarang, Makassar hingga Jawa Timur.
“Itu lokasinya, totalnya berkisar 54 menara atau 58 menara, semua dimulai tahun ini, tetapi tentu multiyears,” jelasnya.
Selain rusun buruh, Kemenpera juga membuat 24 rusun berlantai tiga bagi anggota Polri. Sebaran rusun itu paling banyak di Polda di Jawa.
Dalam APBN 2013, anggaran untuk infrastruktur perumahan mencapai Rp22,4 triliun. Peruntukan dana itu di antaranya membuat 115 rumah susun sewa.
Di sisi lain, Kemenpera bekerja sama dengan TNI membangun 250.000 rumah layak huni bagi warga miskin. Program di 250 kabupaten/kota itu melibatkan 3.750 orang Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Zeni TNI AD.
Sebuah rumah dianggarkan Rp7,5 juta dan diharapkan warga masyarakat membantu warga miskin itu hingga memiliki rumah layak huni.
Kepala Staff Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menilai kerja sama ini akan mendekatkan anggota TNI ke masyarakat. Kedekatan dengan warga diharapkan mampu meredam potensi konflik di masyarakat.
