SOLOPOS.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin (melambaikan tangan) berjalan memasuki Istana Wakil Presiden di Jakarta, Minggu (20/10/2019). (Antara-Nova Wahyudi)
Solopos.com, JAKARTA -- Perwakilan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinasnya, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019) malam. Namun dari sekian banyak perwakilan ormas yang datang, tak ada Front Pembela Islam (FPI).
Rupanya tidak ada nama FPI dalam daftar undangan. Seperti diberitakan Suara.com, petinggi dari sejumlah ormas Islam tiba di kediaman dinas Ma'ruf pada pukul 19.00 WIB. Seluruh petinggi ormas tersebut saling menyalami Ma'ruf Amin.
"Oh iya [akan bertemu]. Kan saya belum ketemu dengan ormas-ormas Islam," kata Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).
Ma'ruf mengungkapkan bahwa maksud dari pertemuan tersebut adalah untuk merajut untuk persaudaran dalam Islam. Dengan pertemuan tersebut diharapkan antara persaudaran dalam Islam tidak berbenturan dengan persatuan di antara masyarakat beragama.
"Supaya kita menyamakan pendapat dan gimana ormas Islam secara bersama mengawal NKRI," ujarnya.
Ada Khilafah di AD/ART FPI? Menag Anggap Sudah Selesai
Namun, tidak terlihat perwakilan dari FPI dalam pertemuan tersebut. Ma'ruf menjelaskan bahwa FPI saat ini belum mendapatkan izin sebagai ormas Islam yang tercatat negara.
"Belum dulu, belum dulu. Tunggu keputusannya dulu," tandasnya.
Mendagri Ragu, Kemenag Malah Terbitkan Rekomendasi Perpanjangan Izin FPI
Sekitar 33 organisasi masyarakat Islam menghadiri acara pertemuan tersebut. Di antaranya adalah Muhammadiyah, Nadlatul Ulama (NU), Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia (ICMI), Majelis Dakwah Islamiyah, dan lainnya.
Mendagri Pertanyakan Khilafah dan Penegakan Hukum Sendiri di AD/ART FPI
Selain itu tokoh-tokoh yang terlihat hadir ialah Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid, Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum Pimpinan Pusat Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo, serta tokoh-tokoh lainnya.