SOLOPOS.COM - Agus Harimurti Yudhoyono saat dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.
Solopos.com, SOLO — Tiga partai politik (parpol) pengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menolak usulan penggunaan hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Wacana hak angket yang didorong Ganjar dan PDI Perjuangan (PDIP) itu terkait dengan dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Wacana itu langsung direspons oleh ketua umum hingga elite ketiga partai pengusung 02, sekaligus partai pendukung pemerintah saat ini. Ketiga partai itu yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.
Seperti diketahui, Demokrat resmi menjadi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai hari ini seusai Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN).
Seusai pelantikan AHY, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan partainya dan Koalisi Indonesia Maju akan menolak wacana tersebut.
Seusai pelantikan AHY, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan partainya dan Koalisi Indonesia Maju akan menolak wacana tersebut.
“Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR, tetapi partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan koalisi presiden sampai saat ini bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Senada, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto turut menilai bahwa Ganjar berhak untuk berpandangan perlunya hak angket. Namun, dia mengatakan bahwa PAN melihat Pilpres 2024 telah berjalan dengan lancar sehingga hak angket tidak diperlukan.
“Tetapi jangan sampai membuat isu-isu yang mungkin bisa meresahkan masyarakat. Jadi bagi PAN, hak angket enggak perlu,” tuturnya.
Sementara itu, setelah dilantik Jokowi, Ketua Umum Demokrat AHY berpesan agar tidak usah memiliki prejudice soal kecurangan Pemilu 2024. Dia menyebut bahwa wacana tersebut merupakan bagian dari ekspresi setelah penghitungan suara.
Anak sulung dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyebut masyarakat telah mengetahui siapa pemenang Pilpres 2024 berdasarkan hasil penghitungan suara yang masih bergulir.
Seperti diketahui, hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa paslon 02 Prabowo-Gibran unggul sebesar 58,77%. Suara yang sudah masuk ke KPU sudah mencapai 73,96%.
Sementara itu, paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraup suara 24,20% dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md 17,03%.
“Tentunya kami menghormati secara formal sampai dengan tuntas, tetapi yang jelas kita justru harus move on. Karena lima tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Saatnya kita harus membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi,” tuturnya.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Golkar dan PAN Tolak Hak Angket Pilpres 2024, Demokrat Beri Pesan: Move On!”