SOLOPOS.COM - Salah satu poster berisi tuntutan pembebasan para blogger Vietnam yang dituduh menyebarkan propaganda antipemerintah. (movements.org)
Salah satu poster berisi tuntutan pembebasan para blogger Vietnam yang dituduh menyebarkan propaganda antipemerintah. (movements.org)
HANOI – Tiga blogger Vietnam divonis penjara, Senin (24/9/2012), atas tuduhan penghasutan melalui internet. Keputusan ini merupakan tindakan terbaru pemerintah Vietnam untuk menekan penggunaan internet yang dianggap mengancam merongrong integritas pemerintahan. Nguyen Van Hai, yang mengkritik berbagai kebijakan pemerintah dalam blog-nya yang bernama Dieu Cay, dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dengan tuduhan antipropaganda negara. Sedangkan dua rekan blogger-nya, Ta Phong Tan dan Phan Thanh Hai, masing-masing divonis 10 tahun dan empat tahun.
Menurut pengacara mereka, Ha Hui Son, vonis dijatuhkan dalam persidangan yang digelar di pengadilan Ho Chi Minh City.
Populasi pengguna internet di Vietnam merupakan salah satu yang tercepat di dunia. Para blogger Vietnam telah semakin berani mengkritik pemerintah atas perbagai isu nasional, mulai dari hak atas tanah, korupsi, hingga pengaruh regional China terhadap negara yang menganut paham komunis tersebut.
Pemerintah Vietnam yang menanggapi meningkatnya perbedaan pendapat dengan tindakan keras, dicap sebagai “Musuh Internet” oleh kelompok kebebasan media Reporters Without Borders, yang menyebut hanya China dan Iran yang memenjarakan lebih banyak jurnalis. Ketiga blogger yang divonis kali ini merupakan pendiri Free Journalists Club, sebuah website mereka memublikasikan tulisan-tulisan mereka.
“Ini hukuman yang keras terhadap para blogger dan benar-benar keterlaluan. Ini juga dalamnya intoleransi pemerintah Vietnam terhadap pandangan yang menentang mereka,” kata Phil Robertson, wakil direktur Human Rights WatchAsia.
“Vonis hari ini menunjukkan bagaimana sesungguhnya tindakan pemerintahVietnam menentang hak asasi manusia.”
Sementara Kedutaan Amerika Serikat (AS) di Hanoi dalam sebuah pernyataan mengatakan “sangat prihatin” dengan putusan itu. Pernyataan itu juga mengatakan putusan pengadilan itu bertentangan dengan komitmen Vietnam terhadap hak asasi manusia internasional dan menyerukan pembebasan para blogger.
