SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Rektor UNS, Prof Dr H Ravik Karsidi MS saat ditemui wartawan, Rabu (2/5/2012) mengatakan UNS akan menerapkan peraturan pemerintah (PP) No 19/2000, per 22 Mei mendatang. Dalam peraturan tersebut tertulis jenjang pendidikan dosen harus setingkat lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang diajar. “Yang S1 tak boleh mengajar S1, yang S2 juga tak boleh mengajar S2,” ungkapnya.
Ravik mengaku tak memiliki kewenangan untuk memberhentikan 21 tenaga pengajar itu. Pasalnya, mereka merupakan pegawai pemerintahan. Sementara mereka yang terancam tak bisa mengajar kebanyakan sudah usia lanjut dan mendekati pensiun.
Menyikapi PP tersebut, pihak UNS, menurut Ravik, telah meminta ke sejumlah fakultas tempat 21 dosen itu mengajar untuk tidak memberi jam mengajar pada semester depan. Selain itu, UNS juga akan melaporkan jumlah dan nama dosen yang masih S1 ke Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dirjen Dikti). Kebijakan selanjutnya mengenai nasib dosen-dosen tersebut Ravik mengaku belum tahu. Pasalnya Dirjen Dikti belum memberikan informasi secara jelas. “Dirjen Dikti juga belum memberikan informasi kalau dosen-dosen yang tak memnuhi syarat itu har diapakan,” tambahnya.
Ravik mengatakan, dampak penerapan PP No 19/2000 itu hanya dirasakan pengajar S1. Pasalnya semua pengajar di Pascasarjana sudah menempuh jenjang pendidikan hingga S3.
Padahal empat tahun lalu, kata Ravik, sebenarnya UNS telah menawarkan beasiswa bagi karyawan dan dosen yang jenjang pendidikannya belum memenuhi standar. Beasiswa itu diperuntukkan bagi staf pengajar dengan usia maksimal 56 tahun.
Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi data tenaga pengajar di UNS pada 17 April 2012 lalu, jumlah dosen di UNS sebanyak 1566. 74 di antaranya baru S1, 290 S3, 1134 S2, 22 doktor dan 46 spesialis. Dari 74 yang masih S1, 53 dosen tengah menempuh pendidikan S2.
