SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JAKARTA: Sekretariat Negara memperkirakan pembelian pesawat kepresidenan jenis Boeing sudah bisa dilakukan pada akhir 2013 dengan target harga bisa turun US$4 juta dari kesepakatan negosiasi awal.
Mensesneg Sudi Silalahi mengatakan, sesuai dengan kesepakatan bersama DPR ditetapkan pembelian pesawat kepresidenan itu harus efisien dan memikirkan kepentingan jangka panjang.
“Kontrak sudah ditandatangani pada 27 Desember 2010 untuk menindaklanjutinya bisa dinegosiasikan dan harga turun US$4 juta. [Proses ini] berlangsung lama [sejak] era pemerintahan sebelumnya,” ujarnya di sela-sela keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Swiss di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, hari ini (13/6).
Dia menegaskan pengadaan pesawat kepresidenan itu tidak semata-mata keperluan Presiden Yudhoyono yang berkuasa saat ini, tapi juga memikirkan pemerintahan yang akan datang.
Sebelumnya, Sudi menyatakan, pembelian pesawat kepresidenan akan menghemat anggaran Rp114,2 miliar setahun. Penghematan ini didapat jika dibandingkan dengan menyewa pesawat dari Garuda Indonesia.
Dia membandingkan anggaran sewa pesawat dan harga pesawat baru. Selama lima tahun (2005-2009), anggaran mencarter US$91,9 juta atau Rp919,6 miliar dan terealisasi Rp813,7 miliar. Biaya sewa selama lima tahun ini, kata dia, sudah cukup untuk membeli pesawat US$85,4 juta.
Sekretariat Negara rencananya membali pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 2 (BBJ2) dengan kapasitas sekitar 200 penumpang.
PT Garuda Indonesia diketahui juga mengoperasikan pesawat jenis itu untuk tujuan penerbangan komersial pada saat ini.
Kebijakan pembelian pesawat kepresidenan itu masih menghadapi pro dan kontra di tengah masyarakat antara sudut pandang dari kepentingan penghematan dan pemborosan anggaran.(Bisnis Indonesia/JIBI/Irsad Sati & Linda T. Silitonga)
Foto Ilustrasi