SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Solopos.com, JAKARTA</strong> — Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai pencapain cita-cita reformasi setelah dua puluh tahun berlalu masih jauh dari harapan baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun politik.</p><p>Hal itu disampaikan Zulkifli dalam acara <em>Refleksi <a href="http://news.solopos.com/read/20180521/496/917572/20-tahun-reformasi-krisis-1998-seperti-kiamat-saatnya-melunasi-utang-sejarah" target="_blank">20 Tahun Reformasi</a></em> yang digelar di Gedung DPR, Senin (21/5/2018). Turut hadir pada acara itu tokoh reformasi Amien Rais, Albert Hasibuan, HS Dillon, Harry Dharmawan, serta sejumlah tokoh lainnya.</p><p>Sedangkan dari kalangan parlemen hadir Wakil Ketua DPR masing-masing Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan serta Wakil Ketua DPD Nono Sampurno dan sejumlah anggota DPR dan anggota DPD.</p><p>Menurut Zulkifli salah satu bentuk kegagalan reformasi adalah munculnya ketidakpercayaan sosial (social distrust) akhir-akhir ini. Dia menilai ketidakpercayaan sosial itu muncul salah satunya karena adanya langkah pemerintah yang kontroversial.</p><p>Dia mencontohkan dikeluarkannya 200 nama mubalig yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama yang menyulut kontroversi. Zulkifli menilai kebijakan itu ngawur karena akan melahirkan pertentangan di tengah masyarakat.</p><p>Bahkan dia menilai apa yang dilakukan oleh <a href="http://news.solopos.com/read/20180521/496/917560/rilis-mubaligh-kemenag-dpr-niatnya-baik-tapi-bikin-masalah-baru" target="_blank">Kementerian Agama</a> tersebut sebagai politik belah bambu atau politik adu domba sebagaimana diberlakukan oleh kalangan penjajah di masa lalu.</p><p>Sedangkan dari sisi penegakkan hukum dan keadilan, Zulkifli menilai 20 tahun reformasi berjalan masih jauh dari harapan. Penegakan hukum, katanya, masih belum berpihak pada keadilan. “Kalau kita bicara reformasi, masih jauh panggang dari api,” ujarnya.</p><p>Dia juga menyoroti sebanyak 300 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sebagaimana juga dengan para politisi dari semua partai politik.</p><p>Padahal, sebelumnya <a href="http://news.solopos.com/read/20180520/496/917370/ustaz-populer-tak-masuk-daftar-rekomendasi-kemenag-ini-jawaban-menag" target="_blank">Menteri Agama</a> Lukman Hakim Saifuddin telah menyatakan rilis itu bukan yang pertama dan bukan satu-satunya. Namun, sebagian pihak masih mempermasalahkannya.</p><p>"Artinya di kemudian hari akan muncul nama-nama sesuai dengan masukan yang kita terima dari tokoh-tokoh ulama dan ormas Islam. Sehingga mereka bisa kita manfaatkan ilmunya. Ini daftar yang sangat dinamis dan akan senantiasa mengalami <em>updating</em> dan perubahan penambahan," kata Menag mejawab pertanyaan wartawan usai membuka <em>Syiar Anak Negeri</em> di salah satu stasiun televisi di Jakarta, Sabtu (19/5/2018), dilansir laman Kemenag.<br /><br />Menurut Lukman, daftar nama mubaligh itu diliris Kemenag untuk menjawab banyak pertanyaan masyarakat soal muballigh yang bisa berceramah, baik di musala, masjid, dan tempat pengajian lainnya.</p><p>"Karena begitu banyaknya permintaan dan pertanyaan dari masyarakat lalu kemudian kami di Kemenag meminta masukan kepada sejumlah ormas Islam, tokoh umat, ulama termasuk masjid-masjid besar yang ada di Indonesia lalu kemudian kami mendapatkan nama-nama itu," ujar Menag.</p>