SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semarang (Espos)–Sebanyak 15.590 juta warga Jawa Tengah (Jateng) diketahui belum terjamin dalam program kesehatan apapun, sehingga bila menderita sakit harus menggunakan biaya pribadi.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Mardiatmo menyatakan jumlah warga yang belum terjamin kesehatan itu tersebut mencapai 46,52% dari total penduduk Jateng sebanyak 33.510 juta.
“Masyarakat yang belum terjamin dalam program kesehatan ini bukan semata warga miskin saja, tapi juga termasuk orang kaya,” katanya kepada wartawan di sela ‘Pencanangan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jateng’, di Semarang, Rabu (30/6).
Pencanangan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng Hadi Prabowo mewakili Gubernur Bibit Waluyo.
Pencanangan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng Hadi Prabowo mewakili Gubernur Bibit Waluyo.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatangan kesepakatan kerjasama lima daerah yang menjadi uji coba pelaksaan Jamkesda masing-masing Kota Solo, Kota Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Rembang, dan Tegal.
Lebih lanjut Mardiatmo menyatakan, khusus untuk warga miskin yang belum memperoleh jaminan kesehatan nantinya akan diusahkan bisa mendapatkan Jamkesda.
Untuk pelaksanaan program Jamkesda sambung ia, ditargetkan pada tahun 2013 sudah bisa mencakup 35 kabupaten/kota di seluruh Jateng. Sebagai tahap awal dilakukan uji coba di lima kabupaten/kota masing-masing Kota Solo, Kota Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Rembang, dan Tegal.
Pemilihan lima kabupaten/kota ini, ujar Mardiatmo, karena yang paling siap dibandingkan dengan daerah lainnya.
“Nantinya secara bertahap terus ditingkatkan, tahun 2011 sebanyak 16 kabupaten/kota, tahun 2012 sebanyak 25-30 kabupaten/kota, dan 2013 35 kabupaten/kota harus sudah melaksanakan program Jamkesda,” katanya.
Sementara Gubernur Bibit Waluyo dalam sambutan yang dibacakan Sekda Hadi Prabowo menyatakan, selama ini masih ada persepsi keliru bahwa program jaminan sosial yang didalamnya jaminan kesehatan akan membebani anggaran negara.
Padahal justru sebaliknya, karena negara akan terbantu dengan terselenggaranya program jaminan kesehatan, baik Jamkesmas dan Jamkesda.
“Melalui sistem Jamkesmas dan Jamkesda akan ada pengalokasian dan mobilisasi biaya kesehatan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maupun masyarakat yang dalam jangka panjang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi,” papar Gubernur.
oto