SOLOPOS.COM - Pertemuan Jokowi-Prabowo di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)
100 Hari Jokowi-JK diwarnai sorotan tajam terhadap ketegasan sang Presiden. Jokowi harus membuktikan dirinya bukan boneka.
Solopos.com, JAKARTA — Politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko, menyatakan perlu waktu bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuktikan dirinya bukan presiden boneka. Jokowi juga dinilai cengeng jika sampai keluar dari PDIP.
Hal itu menyusul manuver Presiden Jokowi dengan bertemu Prabowo Subianto pekan lalu yang dinilai sebagai upayanya keluar dari tekanan partai pendukung, termasuk PDIP. Desakan agar Jokowi lebih mendengar rakyat dan melepaskan diri dari tekanan partai pun menguat.
“Saya tidak terlalu khawatir Jokowi akan ngambek dan mengambil keputusan strategis (untuk keluar partai) seperti itu. Misalkan beliau sampai keluar, menurut saya beliau terlalu cengeng,” kata Budiman di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015), seperti dikutip cnnindonesia.com.
Budiman Sudjatmiko memastikan bahwa Presiden Jokowi memang mendapatkan pengaruh dari partai-partai pendukungnya di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat mengambil langkah-langkah dalam pemerintahannya.
“Pengaruh, desakan, lobi, persuasi pasti ada. Bohong kalau tidak ada. Tapi itu dalam politik biasa-biasa saja,” ujar Budiman Sudjatmiko saat menjadi pembicara dalam acara paparan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap 100 hari pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Senin (2/2/2015), seperti dikutip Antara.
Budiman Sudjatmiko mencontohkan dalam pemilihan menteri Kabinet Kerja, Presiden Jokowi telah menetapkan kriteria minimum bagi calon menteri yang diajukan partai politik, yakni tidak terlibat korupsi dan tidak tercatat sebagai pelaku dugaan korupsi di KPK. “Hal itu menjelaskan bahwa Jokowi tidak sepenuhnya dikontrol parpol pendukungnya,” tegas Budiman Sudjatmiko.
Demikian pula saat Jokowi mencoret nama calon menteri yang berasal dari partai politik karena merasa tidak ada kecocokan, padahal nama itu bersih dari daftar KPK. Bisa saja ada ketua umum partai pendukung memberikan masukan agar calon menteri yang bersih itu dipilih Jokowi.
“Itu contoh kompromi politik dan tentu saja bisa terjadi. Tetapi tetap keputusan final berada di tangan Jokowi,” kata dia.
Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) menegaskan perlu waktu untuk membuktikan bahwa Jokowi bukan presiden boneka seperti anggapan sejumlah pihak belakangan ini. Menurut dia hal, itu merupakan konsekuensi bagi seorang presiden yang bukan merupakan ketua umum partai.
Sementara itu, di akun Twitternya, Budiman Sudjatmiko juga menyebutkan saat ini opini publik terhadap Jokowi sangat besar. “Opini publik memengaruhi persepsi yg lbh luas “@lisanie_: Jokowi memiliki tantangan lbh besar krn efek besar media sosial @budimandjatmiko,” tulis Budiman menanggapi kicauan lainnya, Senin sore.