SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SOLO—Presiden World Conference Religion for Peace, KH Hasyim Muzadi mengingatkan ancaman laten gerakan trans nasional yang masuk ke Indonesia, yang memicu aksi radikalisme selama ini.
Gerakan trans nasional merupakan gerakan politik yang bernafaskan agama atau gerakan agama yang jadi satu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan Hasyim saat menjadi pembicara dalam dialog Penguatan Kerukunan Umat Beragama dalam Merajut Persatuan dan Kesatuan Indonesia, di Rumdin Wawali Solo, Senin (17/10) sore.
“Terorisme terjadi di Indonesia terjadi diantaranya karena adanya gerakan trans nasional. Mereka bergerak global masuk ke Indonesia karena kebebasan kebablasan pascareformasi,” katanya.
Para pelaku gerakan trans nasional adalah kelompok yang tidak mengerti Indonesia merupakan negara bangsa yang berdasar Pancasila. Hasyim menilai kebebasan kebablasan pascareformasi menjadi salah satu penyebab gerakan radikal.
Di lihat dari kronologi atau latarbelakang gerakan radikalisme, aksi teror dan kekerasan terjadi 12 tahun terakhir. Dia menyebut kebebasan saat ini laksana panglima yang tidak seimbang dengan tanggung jawabnya.
“Aksi radikalisme bukan kepribadian asli bangsa, sebelum reformasi tidak ada. Aksi ini terjadi setelah tahun 1999. Pascareformasi sekte-sekte dalam agama tumbuh bebas, tidak hanya dalam Islam,” imbuhnya.
Sebagai solusinya, Hasyim mendorong upaya merapikan lagi sistem kenegaraan. Harus ada penyeimbangan antara kebebasan beragama dengan tanggung jawab, keyakinan dengan toleransi. Umat Islam harus sadar, kerukunan hanya pada tataran sosial para pengikut agama.
Bukan pada keyakinan ritual agama. Ke depan, tokoh-tokoh umat beragama di Tanah Air termasuk Solo harus lebih menjalin erat silaturahmi. Pendekatan dialogis seperti itu diyakini sebagai kunci atau inti dari kerukunan guna mencegah aksi radikalisme.
“Saya harap tokoh-tokoh agama di Solo setiap saat bisa kontak, silaturahmi. Itu intinya, kendati gerakan trans nasional harus terus diwaspadai,” tegas dia. Opsi lain Hasyim menilai aturan perundangan negara ini lebih tegas, bisa menjangkau akar persoalan terorisme. Di sisi lain, dari 13.600-an pondok pesantran (Ponpes) di Tanah Air, Hasyim mengakui ada satu atau dua diantaranya yang merupakan garis keras. (JIBI/SOLOPOS/KUR)