Tidak Cuma Pengusaha, Serikat pekerja BUMN juga Keberatan Relaksasi DNI

Ilustrasi petugas PLN mengatasi masalah listrik - (Antara/M. Tohamaksun)
08 Desember 2018 01:00 WIB Tika Sekar Arum Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis (FSP BUMN Strategis) mengkritik rencana pemerintah merelaksasi daftar negatif investasi (DNI) dengan mengeluarkan 25 bidang usaha dari daftar DNI, di antaranya telekomunikasi dan informasi (TI) dan energi sumber daya mineral (ESDM).

Dengan dikeluarkannya sektor tersebut dari DNI, semua pihak punya kesempatan berinvestasi termasuk untuk 100% penanaman modal asing (PMA). Ketua Umum FSP BUMN Strategis, Wisnu Adi Wuryanto, mengatakan kebijakan pemerintah di bidang investasi pada empat sektor, khususnya TI dan ESDM, saat ini sudah sangat liberal.

“Hendaknya tidak perlu ditambah lagi bahkan mestinya dikurangi agar kedaulatan bangsa terjaga. Dengan kepemilikan asing boleh mencapai 67% di sektor TI dan 49% di sektor energi seperti yang berlaku saat ini sudah sangat terbuka, mestinya dikurangi agar anak negeri masih menjadi pemilik mayoritas di rumahnya sendiri,” kata Wisnu dalam rilis yang diterima Solopos.com, Kamis (6/12/2018).

Menurut dia, telekomunikasi dan energi adalah cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dia khawatir jika rencana relaksasi DNI tersebut benar-benar diterapkan perusahaan BUMN di sektor itu akan kalah bersaing dengan swasta yng didukung modal asing.

FSP BUMN Strategis membawahi serikat pekerja di Telkom, PLN, PJB, Indonesia Power, dan Telkomsel, dengan anggota puluhan ribu karyawan BUMN. Wisnu mengapresiasi pemerintah yang telah membuka ruang diskusi untuk mempertimbangkan masukan dari para stakeholders industri sebelum memutuskan regulasi ini.

“Memerhatikan pentingnya dua sektor strategis di atas, maka kami minta kepada Bapak Presiden untuk mempertimbangkan kembali rencana relaksasi DNI 100% terhadap sektor energi dan telekomunikasi,” ujar dia.

Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis menilai kebijakan 100% PMA di sektor industri strategis lebih banyak membawa keburukan dibandingkan kebaikan. “Terkait hal tersebut, federasi akan melakukan perlawanan,” tegas dia.