Kapendam Cendrawasih: Kalau Pekerja di Nduga Anggota TNI, Apa Pantas Dibantai?

Prajurit TNI bersiap naik helikopter menuju Nduga, Papua, Rabu (5/12 - 2018), untuk mengatasi kelompok bersenjata yang diduga menewaskan 31 pekerja proyek jalur Trans Papua. (Antara/Iwan Adisaputra)
07 Desember 2018 18:44 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAYAPURA -- Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi mengajak juru bicara (jubir) TPN/OPM, Sebby Sambom, untuk datang ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua, guna melihat para korban penembakan dari Nduga. Hal ini terkait tudingan bahwa para pekerja yang ditembaki di Nduga, Papua, adalah prajurit TNI.

"Silakan datang ke Timika, bisa didampingi oleh pihak terkait, misalnya Komnas HAM, atau institusi manapun, supaya bisa lihat para korban penembakan dari Nduga," kata M Aidi ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Papua, Jumat (7/12/2018), dilansir Antara.

Pernyataan ini disampaikan oleh M Aidi ketika menjawab pertanyaan soal tudingan yang disampaikan oleh Sebby Sambom bahwa para pekerja jalan dan jembatan trans-Papua di Distrik Yall, Yigi, dan Mbua, merupakan anggota TNI.

"Kalau memang dia menuding bahwa korban yang dibantai itu anggota TNI, maka saya undang yang bersangkutan datang ke Timika, agar dia bisa membuktikan bahwa pernyataanya itu benar atau salah, silakan cek," ucapnya, menegaskan.

Dengan datang ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua, kata Aidi, Sebby Sambom bisa membuktikan sendiri pernyataannya yang dikutip sejumlah media massa sehingga tidak menjadi polemik berkepanjangan. "Saya undang, saya jamin keamanannya [Sebby Sambom], ini logika pertamanya yah," katanya.

Kedua, kata Aidi, seandainya benar yang membangun jalan dan jembatan trans-Papua di Nduga adalah anggota TNI, bukan berarti mereka pantas dibantai. "Jika TNI bangun jalan apakah pantas dibantai? Ini logikanya, pola pikir secara moral. Jika oknum TNI lakukan kejahatan, ada hukum jalurnya. TNI hadir untuk membangun Papua, kesejahteraan rakyat Papua, kok harus dibantai, dibunuh? Ini logika kedua," tuturnya.

Menurut dia, pembangunan jalan dan jembatan trans-Papua itu dibagi dalam sejumlah sektor. Pada 2016-2017, ada beberapa kontraktor yang bekerja di sejumlah tempat di pedalaman Papua, termasuk di Nduga.

"Zeni kontruksi TNI juga pernah kerja di sana. TNI diberikan sektor yang paling berat. Selain itu, di situ juga ada perusahaan lainnya yang bekerja seperti Istaka Karya. Salahnya di mana jika TNI dilibatkan membantu pekerjaan tersebut, apalagi itu perintah Presiden, perintah negara," ujarnya.

"Membangun untuk membantu proses percepatan pembangunan infrastruktur, di mana TNI selalu berada di garda terdepan untuk mengatasi kesulitan rakyat yang di sekitar kita. Contohnya, seperti kasus di Asmat, TNI diterjunkan di sana paling duluan," tambahnya.

Bukan di situ saja, kata dia, di daerah pedalaman ketika tidak ada guru yang mengajar disuatu sekolah, prajurit TNI dari Babinsa diterjunkan untuk membantu mengajar, bahkan membantu membuat rumah ibadah, sekolah, aula kampung hingga lainnya. "Ini semua bukan TNI ingin ambil alih tugas pihak lain, tetapi mengisi kekosongan yang tidak bisa dilakukan oleh pihak lain. Jadi, tudingan kepada TNI itu saya kira tidak masuk akal, tidak masuk logika," katanya.

Sumber : Antara