Penerimaan Negara 2018 Melampaui APBN, Sulit Terulang Tahun Depan?

Ilustrasi menghitung uang rupiah (Bisnis/Rachman)
07 Desember 2018 16:00 WIB Rinaldi Mohammad Azka Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Penerimaan negara pada 2018 tumbuh melampaui ekspektasi. Realisasi kinerja penerimaan negara hingga November 2018 mencapai Rp1.645,5 triliun atau 87,3% dari target APBN 2018 sebesar Rp1.894,7 triliun atau tumbuh 18,2%.

Dengan tren kenaikan ini, pemerintah menilai sampai akhir tahun penerimaan negara bisa lebih dari 100%. Realisasi belanja negara hingga November 2018 tercatat mencapai Rp1.942,4 triliun atau 87,5% dari target APBN 2018 dengan pertumbuhan sebesar 11%.

Namun, kinerja penerimaan negara pada 2018 kali ini sangat terbantu oleh kenaikan harga minyak dunia. Artinya, penerimaan negara seperti saat ini belum tentu terulang dalam tahun-tahun mendatang.

Project Consultant Asian Development Bank (ADB) Institute Eric Alexander Sugandi menuturkan sisi penerimaan tahun ini terbantu oleh kenaikan harga minyak dunia. Di samping itu, penerimaan juga terdongkrak upaya intensifikasi pajak oleh pemerintah.

"[penerimaan] Terbantu karena faktor harga minyak, tapi tidak setiap tahun bisa mengalami bantuan seperti windfall profit ini," tuturnya kepada Bisnis.

Menilik realisasi penerimaan sampai dengan November 2018, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan satu-satunya sektor yang mencapai target APBN. Kendati demikian, struktur penerimaan PNBP sebagian besar ditopang penerimaan dari sektor migas.

Realisasi PNBP sektor migas mencapai Rp119,8 trilun atau hampir mencapai 150% dari target APBN senilai Rp80,3 triliun. Kinerja PNBP migas mencatatkan pertumbuhan sebesar 72,9%, bahkan untuk penerimaan minyak bumi tumbuh mencapai 86,8%.

"Di sisi lain, belanja terkendali karena pemerintah melakukan realokasi anggaran dari pos-pos infrastruktur sehingga peranan terhadap total belanja berkurang walaupun secara nominal alokasi untuk infrastruktur meningkat dibandingkan dengan 2017 ke pos-pos bantuan sosial dan subsidi, sementara proyek-proyek infrastruktur juga banyak yang ditunda," ungkapnya.

Realisasi belanja realisasi belanja modal hingga akhir November 2018 mencapai Rp128,2 triliun atau 62,9% dari pagu dalam APBN sebesar Rp203,9 triliun. Realisasi tersebut menjadi yang terrendah dari pagunya jika dibandingkan dengan realisasi belanja pemerintah pusat lainnya.

Realisasi belanja pegawai sudah mencapai Rp315,2 triliun atau 86,2% dari pagu Rp365,7 triliun dan belanja barang sebesar Rp264,7 trliun atau 77,8% dari pagu Rp340,1 triliun.

"Terlepas dari baiknya sisi penerimaan tahun ini, saya pikir untuk tahun-tahun berikutnya pemerintah bisa saja mengajukan APBN-P jika target-target dan asumsi-asumsi makro bergeser jauh dari APBN," katanya.

Dia menilai idealnya penerimaan negara bisa lebih mengandalkan dari penerimaan dalam negeri seperti pajak terutama pajak nonmigas dan cukai karena lebih stabil dan bukan berharap pada windfall komoditas. Menurutnya, rasio pajak idealnya bisa terus meningkat, walau memang membutuhkan waktu.

Sementara itu, terkait penerimaan dari PNBP, pemerintah perlu segera membentuk aturan turunan mengenai UU PNBP yang baru saja disepakati dengan DPR.

"UU PNBP yang baru memberikan kejelasan dan dasar hukum untuk pengumpulan penerimaan di daerah yang tadinya abu-abu. Menteri Keuangan juga diberi kewenangan untuk mengubah tarif, jadi idealnya ke depan UU PNBP ini bisa menunjang intensifikasi penerimaan PNBP," paparnya.

Sebelumnya, berdasarkan data tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim penerimaan negara bakal tumbuh 28,4% menjadi Rp1.936 triliun. Hal itu melebihi proyeksi di Undang-Undang APBN 2018 senilai Rp1.894 triliun.

Sumber : Bisnis/JIBI