Pekerja Konstruksi di Nduga Papua Ditembaki Karena Dikira Prajurit TNI

Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu (5/12 - 2018). Aparat gabungan terus berusaha mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga telah menewaskan 31 karyawan PT Istika Karya (Antara/Iwan Adisaputra)
06 Desember 2018 21:20 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, WAMENA -- Kepala Kantor Perwakilan Komisi Nasional (Komnas) HAM Provinsi Papua Frits B Ramandey mengungkapkan dugaan latar belakang pembunuhan 31 orang di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Kelompok bersenjata tersebut menduga para pekerja konstruksi yang ditembaki merupakan prajurit.

Sebanyak 25 orang pekerja konstruksi di Distrik Yigi dipaksa berbaris dan tangannya diikat kemudian diberondong peluru atau ditembak secara beruntun. Hal itu berdasarkan keterangan dari pada saksi korban yang selamat.

Dari pengakuan korban selamat yang disampaikan kepada Komnas HAM, kelompok bersenjata tersebut menduga semua pekerja di sana adalah anggota TNI. Para pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua tersebut adalah karyawan PT Istaka Karya.

"Kalau mendengar testimoni dari karyawan, dua minggu sebelumnya mereka [kelompok bersenjata] sudah melintas di lokasi tersebut dan tahu siapa yang tentara, baik yang ada di Mbua maupun yang ada di Yigi. Pertanyaan kita selanjutnya adalah kenapa mereka bisa sadis melakukan tindakan begini. Sudah ikat orang tidak berdaya, menyita barang-barang mereka, lalu kemudian mereka menembak," katanya.

Frits mengatakan perilaku penembakan secara sadis itu tidak mendapat simpati dari siapa saja. "Karena itu sekali lagi orang-orang itu harus bertanggung jawab, kalau itu pelakunya di bawah struktur OPM, Komnas HAM meminta untuk harus hentikan," katanya.

Frits Ramandey mengatakan aksi penembakan oleh kelompok bersenjata tersebut bisa mengesahkan tindakan TNI/Kepolisian untuk melakukan tindakan atau kepentingan hukum.

"Dalam mekanisme HAM, kalau di sana [kelompok separatis] pegang senjata dan tentara/polisi pegang senjata di sini, maka itu tidak berlaku mekanisme HAM. Itu sah tindakan aparat," katanya.

Frits menambahkan, saksi mengatakan saat penembakan, kelompok yang diduga bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) itu menggunakan tiga senjata laras panjang dan tiga senjata laras pendek, serta beberapa orang memegang alat-alat seadanya seperti panah, parang dan sebagainya.

Sumber : Antara