Teror di Nduga Papua, Komnas HAM: Solusi Jangan Cuma dari Jakarta

Prajurit TNI bersiap naik helikopter menuju Nduga, Papua, Rabu (5/12 - 2018), untuk mengatasi kelompok bersenjata yang diduga menewaskan 31 pekerja proyek jalur Trans Papua. (Antara/Iwan Adisaputra)
05 Desember 2018 22:02 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah pusat untuk melibatkan masyarakat lokal untuk menangani kasus pembantaian 31 orang di Kabupaten Nduga, Papua.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan masyarakat Kabupaten Nduga harus dilibatkan dalam mencari solusi dan mencegah tragedi itu terulang. "Bagaimana pelibatan masyarakat Papua untuk mencari solusi bersama agar solusi tidak selalu datang dari Jakarta saja, tetapi juga melibatkan masyarakat Papua dalam posisi seimbang, setara," kata Beka Ulung di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Komnas HAM meminta pemerintah mencari solusi. Pencegahan secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat harus dilakukan, khususnya apabila tragedi penembakan itu erat kaitannya dengan pembangunan.

Masyarakat yang dilibatkan akan mempunyai rasa memiliki atas pembangunan infrastruktur yang ada dan sedang dibangun. Masyarakat pun akan menjadi garda terdepan yang dapat mencegah peristiwa terulang.

Pembangunan infrastruktur di Papua memang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, kata dia, tetapi pembunuhan dengan keji tidak boleh terulang kembali. Beka mengatakan Komnas HAM bersedia memberikan masukan dari sisi kemanusiaan agar pendekatan yang ada juga tidak hanya dari sisi keamanan semata.

"Misalnya, juga pendekatan bagaimana hak ekonomi sosial budaya, bagaimana politik juga jadi pertimbangan supaya jadi solusi kita," ucap Beka.

Komnas HAM dikatakannya saat ini sedang mencari informasi dan keterangan agar tidak berspekulasi dan terburu-buru mengambil kesimpulan. Informasi harus dikumpulkan dari berbagai pihak karena selama ini pernyataan perkembangan peristiwa itu baru dari aparat penegak hukum saja.

"Kami juga sedang mencari informasi dari penegak hukum, Komnas HAM di Papua, laporan dari masyarakat. Kami membuka pintu sebesar-besarnya," ujar Beka.

Lembaga itu memerlukan waktu untuk menganalisis serta memberikan rekomendasi yang lebih komperhensif untuk peristiwa pelanggaran HAM serius tersebut.

Sumber : Antara