Pariwisata Berkelanjutan

Desto Prastowo - Istimewa
03 Desember 2018 21:22 WIB Desto Prastowo Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (30/11/2018). Esai ini karya Desto Prastowo, aparatur sipil negara di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah destoprastowo81@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Industri perjalanan dan pariwisata adalah industri terbesar di dunia saat ini (Zolfani dkk., 2015). Industri pariwisata juga diyakini memiliki berbagai peran, termasuk menghapus kemiskinan (poverty alleviation) dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Indonesia tampaknya menyadari fakta tersebut dan mengambil sejumlah langkah, seperti perbaikan iklim investasi dan integrasi antarkawasan wisata guna mewujudkan target 20 juta wisatawan asing pada 2019.

Gairah mengembangkan sektor pariwisata juga ditunjukkan pemerintah daerah yang berlomba-lomba mengembangkan beragam destinasi wisata. Perlombaan pengembangan sektor pariwisata juga menjalar sampai ke entitas pemerintahan terkecil, yakni desa.

Konsep desa wisata tumbuh subur di sejumlah wilayah. Salah satu contoh adalah di Provinsi  Jawa Tengah. Data Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, sebagaimana dikutip sejumlah media massa,  menjelaskan terdapat 400 desa yang memiliki potensi menjadi desa wisata di Jawa Tengah, yang 238 di antaranya telah ditetapkan menjadi desa wisata.

Sayang, daya tarik yang ditonjolkan oleh sebagian besar desa wisata tersebut ternyata seragam. Hal ini berarti mereka akan saling bersaing antarmereka karena membidik ceruk pasar yang sama.

Kita berharap ratusan desa wisata itu mampu berkembang dan berkelanjutan, namun mewujudkan hal itu tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

UNWTO dalam buku panduan yang berjudul Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations (2004) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, dan masyarakat lokal, baik saat ini maupun pada masa yang akan datang.

Mayoritas peneliti sepakat bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan pengembangan tiga aspek secara berimbang, yakni ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Aspek ekonomi berarti ada output keuangan yang optimal dan stabil dalam jangka waktu yang panjang.

Aspek sosial budaya mewajibkan keterlibatan masyarakat lokal serta melindungi dan menghormati praktik budaya lokal. Aspek Lingkungan berarti ada kepedulian terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, serta kapasitas lingkungan.

Teori yang Ideal

Pengelola harus memerhatikan pengelolaan sampah atau limbah dan memperhitungkan berapa kapasitas lokasi wisata tersebut, terutama wisata alam, dalam menampung kehadiran wisatawan.

Teori tentang pariwisata berkelanjutan memang diakui sebagian besar ilmuwan sulit diimplementasikan. Bramwell (2015) dalam artikel yang berjudul Theoretical Activity in Sustainable Tourism Research, yang mengutip sejumlah pendapat peneliti sebelumnya, menyebut pariwisata berkelanjutan cukup ideal dalam teori namun nyaris mustahil dalam implementasi.

Mereka juga sepakat bahwa terdapat sejumlah indikator yang dibutuhkan untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan agar ekploitasi dalam industri pariwisata dapat terkendali dan lestari.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengungkap betapa sulit mengembangkan pariwisata berkelanjutan karena sejumlah faktor. Baiquni (2009) yang meneliti pengembangan kawasan wisata Borobudur menyebut sejumlah persoalan yang muncul dalam proses pengembangan destinasi wisata agar berkelanjutan.

Sejumlah persoalan tersebut adalah eksploitasi yang lebih dominan dibanding konservasi, kesiapan aparatur daerah dalam pengelolaan kawasan pariwisata terkait dengan otonomi daerah, konflik kepentingan, serta sumber daya manusia pengelola yang kurang cakap.

Penelitian lain menyebut kegagalan juga kerap terjadi dalam pemeliharaan destinasi wisata sehingga terjadi degradasi lingkungan, baik manusia maupun fisik (Butler 1993). Edgell (2015) melihat tantangan paling berat adalah menentukan cara terbaik guna mendorong peningkatan jumlah wisatawan yang pada saat bersamaan destinasi wisata mengalami keterbatasan sumber daya alam dan perubahan lingkungan yang terus terjadi.

Haxton (2013) menilai tantangan terberat adalah menciptakan inovasi dan diversifikasi industri pariwisata. Sedangkan Theobald (2005) menjelaskan kelemahan dalam hal regulasi menjadi tantangan tersendiri.

Bersama Mencari Solusi

Beragam bukti empiris maupun kajian teoretis meyakinkan kita bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan memang bukan perkara sepele.

Pengembangan destinasi wisata yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan ketiga aspek (ekonomi, sosial, dan lingkungan) sudah pasti tidak akan mampu bertahan di tengah persaingan global yang semakin sengit.

Para pemangku kepentingan dalam industri pariwisata perlu menyelaraskan langkah untuk merespons pertumbuhan industri pariwisata yang tengah booming ini.

Berdasar sejumlah penelitian yang dijelaskan sebelumnya, beberapa hal yang harus menjadi fokus pengembangan adalah terkait sumber daya manusia, menyuburkan inovasi, mendorong diversifikasi usaha, pemeliharaan destinasi wisata yang seimbang dengan eksplorasi dan sesuai kapasitas lingkungan, serta mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Tugas pemerintah adalah menyiapkan regulasi yang dapat mendukung pengembangan tersebut. Dalam konteks berkembangnya desa wisata di Jawa Tengah, pemerintah daerah tidak perlu mengobral surat  keputusan tentang desa wisata.

Hal yang lebih mendesak adalah menyiapkan desa-desa wisata tersebut dalam sejumlah aspek yang saya sebutkan sebelumnya sehingga mereka tidak saling berdesakan berebut pengunjung, antara satu desa dengan dengan desa yang lainnya tidak perlu bersaing secara frontal.