Akankah SBY Jadi Penentu?

Tomy Sasangka - Istimewa
30 November 2018 17:20 WIB Tomy Sasangka Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (28/11/2018). Esai ini karya Tomy Sasangka, wartawan dan analis sosiologi politik.

Solopos.com, SOLO -- Dibandingkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku sesama partai politik yang bersama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) membentuk koalisi pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden pada 2019, Partai Demokrat sejauh ini belum atau tidak memperlihatkan greget dukungan yang meyakinkan meski masa kampanye sudah berjalan lebih dari dua bulan.

Alih-alih menjanjikan kampanye all out untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga, Partai Demokrat malah membebaskan para calon anggota legislatif (caleg) dari partai politik itu untuk memberikan dukungan politik pada pemilihan presiden yang kali ini digelar serentak dengan pemilihan anggota legislatif.

Ini berarti kalau ada caleg dari Partai Demokrat di suatu daerah pemilihan tertentu memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin bukan saja dipersilakan, tapi juga tak bakal mendapat sanksi.

Alasan Partai Demokrat membebaskan pilihan dukungan itu karena caleg dari Partai Demokrat harus fleksibel dengan situasi politik di suatu daerah pemilihan. Kalau melawan kecenderungan arus dukungan di suatu daerah pemilihan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dikhawatirkan para caleg dari Partai Demokrat tak punya peluang untuk terpilih.

Partai Demokrat, seperti partai politik lainnya, berkepentingan agar eksistensi sebagai partai politik tetap diperhitungkan melalui hasil pemilihan anggota legislatif pada 2019. Bahwa sikap ”ambigu” Partai Demokrat tersebut menimbulkan kontroversi dan persoalan etis di tubuh koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga, rasanya memang tak terelakkan.

Adalah wajar kemudian muncul tudingan tentang ”dukungan setengah hati” yang dialamatkan kepada Partai Demokrat. Pertanyaannya, ada apa dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat yang seolah-olah ogah-ogahan mendukung Prabowo-Sandiaga?

Harus diakui, sejak proses penentuan calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo, terjadi pergulatan politik yang demikian alot antara Partai Demokrat dengan Partai Gerindra. Waktu itu sempat berkembang rumor bahwa kemungkinan Prabowo akan menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Kogasma Partai Demokrat) sebagai calon wakil presiden.

Interaksi dan negosiasi antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra tampak tak berjalan mulus. Dengan dinamika politik yang berkembang begitu cepat, sekonyong-konyong Partai Gerindra bersama PAN dan PKS memutuskan mengusung duet Prabowo-Sandiaga yang notabene dua-duanya berasal dari Partai Gerindra.

Kurang Nyaman

Sikap tiga partai politik tersebut tentu saja menciptakan ruang yang makin sempit bagi Partai Demokrat untuk membuat pilihan politik di tengah mepetnya tenggat pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Alhasil, dalam suasana yang tampak kurang nyaman dan ”setengah terpaksa”, Partai Demokrat akhirnya memberikan dukungan resmi kepada duet Prabowo-Sandiaga karena pilihan untuk merapat ke koalisi pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin tetap terkendala masalah klasik, yaitu komunikasi SBY dan Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP) yang belum cair.

Pertanyaannya tentu, mengapa Partai Demokrat tidak memilih abstain seperti pada pemilihan presiden 2014 yang menghadapkan duet Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Prabowo-Hatta Rajasa sebagai kontestan? Apa boleh buat, aturan main saat ini memaksa Partai Demokrat harus terlibat dalam usung-mengusung calon presiden dan calon presiden.

Kalau tidak mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, sebuah partai politik tak punya hak untuk terlibat dalam mengusung kandidat pada pemilihan presiden 2024. Partai Demokrat tentu tak ingin kehilangan momentum untuk menjadi pemain politik pada hajatan tersebut.

Dengan riwayat seperti itulah Partai Demokrat mengarungi proses pemberian dukungan kepada duet Prabowo-Sandiaga hingga kini. Sejauh ini memang tidak tampak suatu upaya besar untuk menyatukan dan menyinergikan energi politik Partai Demokrat dengan partai politik lainnya anggota koalisi demi pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Sebaliknya, yang meruyak ke permukaan justru aksi ”berbalas pantun” yang tampak saling menegasikan, yang bermuara pada menguatnya rasa saling tidak percaya di antara Partai Demokrat dan--terutama—Partai Gerindra. Kesan ketidaksolidan tersebut tentu saja tak akan menguntungkan bagi upaya koalisi untuk menggelorakan mesin partai demi pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Meski hari pencobolosan surat suara masih terhitung lama (17 April 2019), tapi nuansa ketidakharmonisan di antara partai politik anggota koalisi niscaya menjadi faktor kontraproduktif bagi usaha menggenjot potensi perolehan suara.

Belakangan memang Partai Demokrat menjanjikan SBY akan berkampanye untuk Prabowo-Sandiaga pada Maret 2019, waktu yang dianggap paling tepat. Persoalannya, apakah kampanye yang akan dilakukan SBY menjelang berakhirnya masa kampanye itu akan cukup efektif mendongkrak elektabilitas Prabowo-Sandiaga?

Aset Politik

Bagaimanapun, sampai hari ini kini SBY masih menjadi salah satu faktor politik penting dalam konstelasi perpolitikan nasional, khususnya sebagai endorser. Segmen warga yang menyukai presiden ke-6 Indonesia selama dua periode itu masih cukup signifikan. Tentu saja ini menjadi aset politik yang bernilai bagi Prabowo-Sandiaga untuk mendongkrak potensi perolehan suara.  

Tentang nilai penting faktor SBY ada yang bilang jika pada pemilihan presiden 2014 SBY dengan tegas dan resmi menyatakan Partai Demokrat mengusung Prabowo-Hatta Rajasa, boleh jadi hasilnya akan lain. Masalahnya, seperti kita tahu, SBY dan Partai Demokrat memilih abstain alias tidak mendukung duet Prabowo-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla, padahal  Prabowo-Hatta Rajasa dan partai koalisi pengusungnya kala itu telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan dukungan resmi dari SBY dan Partai Demokrat. 

Sebagai partai politik dengan perolehan suara dan kursi terbanyak kedua setelah Partai Gerindra dalam koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga, saat ini Partai Demokrat adalah aset berharga yang memiliki nilai strategis untuk upaya pemenangan duet tersebut. Persoalannya, semua kini terpulang kepada sejauh mana SBY dan Partai Demokrat akan memaksimalkan kerja mesin partai untuk menggenjot perolehan suara Prabowo-Sandiaga.

Singkat kata,  dengan sisa-sisa pamor politik yang dimiliki, adakah SBY benar-benar bakal berperan sebagai game changer (penentu akhir permainan) yang bisa membalikkan ramalan politik tentang hasil akhir kontestasi pemilihan presiden pada 2019?