Kasus Kemah Kemenpora, Tim Hukum Muhammadiyah Sebut Tanda Tangan Dahnil Di-scan

Ketua PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (16/10 - 2018). (Antara / Reno Esnir)
29 November 2018 17:00 WIB Yusran Yunus Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Kuasa Hukum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengklarifikasi informasi tentang kasus Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Kemah Pemuda Islam Kemenpora. Kasus itu membuat Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2014-2018, Dahnil Anzar Simanjuntak diperiksa kepolisian.

Dalam pernyataan pers yang diterima Bisnis/JIBI, Kamis (28/11/2018) sore, tim kuasa hukum yang terdiri atas Trisno Rahardjo, Gufroni, dan Jamil Burhan, membantah ada keterlibatan Dahnil Anzar Simanjuntak dalam LPJ Kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam. Kegiatan itu diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada 16-17 Desember 2017.

"Saudara Dahnil tidak tahu menahu soal dokumen LPJ dan teknis kegiatan Kemah Pemuda Islam tersebut".

Tim kuasa hukum menyebutkan tanda tangan Dahnil dalam dokumen LPJ tersebut adalah hasil scan yang tidak diketahui oleh Dahnil sendiri. Panitia berasumsi kegiatan itu telah terlaksana dengan baik dan pelaporan hanya sebagai pelengkap administrasi semata.

"Panitia menyampaikan permohonan maaf dengan sangat kepada Saudara Dahnil Anzhar Simanjuntak selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan keluarga, di mana panitia menggunakan scan tanda tangan Dahnil tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Sama sekali beliau tidak terkait persoalan ini," sebut kuasa hukum dalam rilis.

Pernyataan tersebut juga mengungkap adanya dokumen yang diduga terdapat kesalahan administrasi pelaporan karena ketidakpahaman panitia.
 "Adanya persoalan hukum yang saat ini telah ditangani oleh penyidik pada Polda Metro Jaya, dapat dimengerti oleh panitia. Kami menghormati seluruh proses hukum yeng tengah dilaksanakan oleh penyidik pada Polda Metro Jaya".

Trisno dkk meminta penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya jangan hanya fokus pada dokumen LPJ. Mereka meminta polisi juga melihat kesuksesan acara pelaksanaan kegiatan yang menjadi tujuan utama kegiatan tersebut yakni adanya kebersamaan antarpemuda Islam.

Pihaknya mendukung penuh agar pihak kepolisian melakukan upaya penyidikan lebih komperehensif dengan memeriksa seluruh dokumen baik yang dikeluarkan oleh Kemenpora, maupun LPJ yang disampaikan oleh ormas kepemudaan lain. Selain Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor juga terlibat dalam kegiatan tersebut.

"Hal ini karena anggaran berkenaan dengan kegiatan Kemah Pemuda Islam berasal dari nomenklatur yang sama agar terciptanya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel," tegasnya.

Tim kuasa hukum tersebut juga mewakili Panitia Kemah Pemuda Islam yang terdiri atas Ahmad Fanani, Virgo Sulianto Gohardi, Abdul Rahman Syahputra Batubara, dan Fuji Abdul Rohman.

Sumber : Bisnis/JIBI