Bawaslu Larang Slogan #2019GantiPresiden di Reuni 212

Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memasang spanduk Kode Etik Penyelenggara Pemilu menjelang hari pencoblosan pilkada serentak 2018. (Bisnis/Samdysara Saragih)
29 November 2018 16:00 WIB Jaffry Prabu Prakoso Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi Reuni 212 untuk memastikan tidak ada kegiatan kampanye yang masuk dalam aksi di kawasan Monas itu. Lembaga itu juga mewanti-wanti agar tidak muncul slogan #2019gantipresiden dalam aksi itu.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa akan menugaskan Bawaslu DKI Jakarta untuk menindak jika ada laporan pelanggaran atau temuan yang berbau kampanye. 

“Nanti diharapkan itu tidak kampanye. Memang mereka kan izinnya adalah izin menyampaikan pendapat ya, bukan izin buat kampanye,” katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (29/11/2018).

Bagja menjelaskan bahwa jika ada yang melakukan kamapanye maka kepolisian bisa menindak untuk dihentikan kegiatan Reuni 212. “Pertama, dilarang kampanye. Baik capres, partai politik, caleg, dan calon anggota DPD semua tidak boleh. Kedua, menghina atau menyampaikan ujaran kebencian. Kemudian, menggangu ketertiban juga tidak boleh,” ucapnya.

Bagja menuturkan bahwa peserta reuni juga tidak boleh membawa spanduk, memakai kostum, sampai melontarkan kalimat "2019 ganti presiden" karena masuk dalam kategori kampanye.

Dijadwalkan ada dua pertemuan akbar yang digelar bersamaan pada Minggu (2/12/2018). Persaudaraan Alumni 212 akan mengadakan Reuni Akbar 212 di Monas.  Pada saat itu pula ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal yang rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sumber : Bisnis/JIBI

Kolom 21 hours ago

Jelalatan