Antisipasi Relaksasi DNI, Ini Hasil Rapimnas Kadin 2018

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat penutupan Rapimnas Kadin di Hotel Alila, Solo, Rabu (28/11 - 2018). (Solopos/Sunaryo Haryo Bayu)
29 November 2018 08:30 WIB Farida Trisnaningtyas Nasional Share :

Solopos.com, SOLO -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkomitmen untuk memberi perhatian khusus terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasional. Hal ini ditegaskan seiring dengan rampungnya agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2018 yang ditutup Presiden Joko Widodo di Alila Hotel Solo, Rabu (28/11/2018).

Terlebih UMKM menaungi lebih dari 95% tenaga kerja nasional. Maka dari itu, kebijakan yang berkaitan dengan sektor UMKM perlu dipertimbangkan secara matang karena dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk dalam kaitannya mengenai investasi.

Rapimnas Kadin Indonesia 2018 yang dihadiri 1.500 peserta ini telah menetapkan rumusan rekomendasi dunia usaha terhadap pembangunan perekonomian nasional, termasuk pandangan Kadin terhadap paket kebijakan ekonomi jilid XVI yang diumumkan pemerintah 16 November lalu. Hal ini terutama terkait masalah relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani, mengatakan kebijakan relaksasi DNI ini dinilai dapat memperkecil porsi pelaku UMKM lokal untuk dapat lebih berkembang. Hal ini karena kebijakan itu memungkinkan pihak asing menguasai 100% investasi di sektor-sektor usaha tertentu.

"Kami sangat mengapresiasi keputusan Pemerintah untuk menunda kebijakan relaksasi DNI itu dan menunggu sosialisasi lebih jauh dengan para pelaku usaha," ungkapnya.

Pihaknya berharap tentu investasi yang bisa membawa transfer teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan dapat melengkapi serta menopang kepentingan industri nasional agar menjadi lebih sehat. Sedangkan untuk program kerja 2019, Kadin telah menetapkan upaya mengembangkan dan melindungi sektor UMKM, meningkatkan ekspor, mendorong daya saing perindustrian nasional untuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Adapun rekomendasi Rapimnas Kadin 2018 untuk meningkatkan ekspor antara lain, perlu mendorong eksportir untuk mengekspor produk-produk olahan yang berasal dari manufacturing industry. Selain itu, melakukan diversifikasi produk dan pasar ekspor, serta memberikar insentif kepada para pelaku industri.

Dalam kaitan ini Pemerintah diharapkan bisa menjadikan ekspor lebih atraktif. Maka dari itu, Pemerintah juga perlu memberikan insentif berupa pemotongan bea masuk untuk produk-produk yang sifatnya bahan baku, bahan penolong atau mesin-mesin untuk mendukung industri yang berorientasi ekspor.

Di sisi lain, rekomendasi untuk mendorong pembangunan industri yang berdaya saing antara lain, pembangunan infrastruktur untuk kawasan-kawasan industri perlu diberikan prioritas dan difasilitasi dengan berbagai insentif, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk-produk industri. Selain itu, Pemerintah perlu mendorong upaya menurunkan biaya logistik yang masih tinggi.

Kadin juga mendesak Pemerintah untuk dapat membentuk lembaga pembiayaan industri, sehingga sektor industri bisa memeroleh pembiayaan yang murah dengan jangka waktu pengembalian yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri. Kadin juga meminta agar Pemerintah pusat dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih ramah terhadap dunia usaha dengan menghilangkan berbagai bentuk pungutan bersifat kontraproduktif dan memberatkan dunia usaha.

Pemerintah juga perlu lebih mengotimalkan pelaksanaan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) terutama di daerah-daerah. Selanjutnya, Kadin juga mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan, khususnya dalam kaitan pendidikan dan pelatihan vokasional agar kualitas SDM yang dihasilkan lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri.

“Rekomendasi Rapimnas mengenai pembangunan ekonomi berkeadilan antara lain pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan afirmatif untuk mendorong kepemilikan lahan menjadi lebih merata dengan mengurangi ketimpangan penguasaan lahan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha menengah bawah,” imbuhnya.

Dalam hal inl, Pemerintah perlu mendorong kerja sama antar penguasa lahan besar dengan pelaku menengah bawah melalui sistem anak asuh, inti plasma, ataupun program lainnya. Pemerintah perlu mengambil kebijakan afirmatif dalam rangka memecahkan masalah kurangnya akses UMKM terhadap pasar, keuangan, teknologi dan inovasi, dan sumber daya manusia kompeten.

Pemerintah diharapkan dapat mendesak lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, untuk membuka dan memberikarn akses keuangan kepada UMKM. Selain itu, pemerintah perlu mendorong pelaku UMKM dan industri kreatif di daerah untuk lebih memanfaatkan program pemerintah mengenai pemanfaatan e-commerce untuk UMKM.

“Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan hanya bisa diciptakan jika kualitas dan kompetensi SDM cukup memadai dan sesual dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri, sehingga dalam hubungan ini Pemerintah dan dunia usaha dapat mengembangkan program pendidikan dan pelatihan vokasional untuk menciptakan tenaga kerja industri yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja,” paparnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk mengedepankan UMKM. Pihaknya mencatat kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia sangat signifikan. Saat ini ada sekitar 62 juta unit UMKM dengan mempekerjakan 116 juta orang. Tak pelak, mayoritas lebih dari 80% pekerja Indonesia berada di sektor UMKM. Bahkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 60%.

“Kalau tadi Ketua Umum Kadin menyampaikan aspirasi mengenai UMKM itu berarti juga menyuarakan aspirasi yang saya inginkan. Karena saya ini alumni UMKM, keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM, anak-anak saya juga masuk dalam kategori UMKM, jualan martabak jualan pisang kelasnya UMKM. Jangan meragukan komitmen saya terhadap UMKM,” tegas Jokowi.

Hasil Rapimnas Kadin 2018

Program kerja 2019:
- Kadin telah menetapkan upaya mengembangkan dan melindungi sektor UMKM
- Meningkatkan ekspor
- Mendorong daya saing perindustrian nasional untuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan

Rekomendasi Rapimnas Kadin 2018
A. Ekspor:
-Mendorong eksportir untuk mengekspor produk-produk olahan yang berasal dari manufacturing industry
-Melakukan diversifikasi produk dan pasar ekspor, serta memberikan insentif kepada para pelaku industri
-Pemerintah diharapkan bisa menjadikan ekspor lebih atraktif
-Pemerintah perlu memberikan insentif berupa pemotongan bea masuk untuk produk-produk yang sifatnya bahan baku, bahan penolong atau mesin-mesin untuk mendukung industri yang berorientasi ekspor
B. Pembangunan industri yang berdaya saing
-Pembangunan infrastruktur untuk kawasan-kawasan industri perlu diberikan prioritas dan difasilitasi dengan berbagai insentif
-Pemerintah perlu mendorong upaya menurunkan biaya logistik yang masih tinggi
-Pemerintah dapat membentuk lembaga pembiayaan industri, sehingga sektor industri bisa memeroleh pembiayaan yang murah dengan jangka waktu pengembalian yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri
-Pemerintah pusat dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih ramah terhadap dunia usaha dengan menghilangkan berbagai bentuk pungutan bersifat kontraproduktif dan memberatkan dunia usaha
-Pemerintah perlu lebih mengotimalkan pelaksanaan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) terutama di daerah-daerah.
-Pemerintah didorong untuk melakukan reformasi pendidikan
C. Pembangunan ekonomi berkeadilan
-Pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan afirmatif untuk mendorong kepemilikan lahan menjadi lebih merata dengan mengurangi ketimpangan penguasaan lahan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha menengah bawah
-Pemerintah perlu mendorong kerja sama antar penguasa lahan besar dengan pelaku menengah bawah melalui sistem anak asuh, inti plasma, ataupun program lainnya
-Pemerintah perlu mengambil kebijakan afirmatif dalam rangka memecahkan masalah kurangnya akses UMKM terhadap pasar, keuangan, teknologi dan inovasi, dan sumber daya manusia kompeten.
-Pemerintah diharapkan dapat mendesak lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, untuk membuka dan memberikarn akses keuangan kepada UMKM
-Pemerintah perlu mendorong pelaku UMKM dan industri kreatif di daerah untuk lebih memanfaatkan program pemerintah mengenai pemanfaatan e-commerce untuk UMKM

Sumber: Hasil Rapimnas Kadin Indonesia 2018