Rapimnas Ikadin, 3 Kementerian Berlomba Genjot Ekspor

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan materi pada hari terakhir Rapimnas Kadin 2018 di Alila Hotel Solo, Rabu (28/11 - 2018). (Solopos/Sunaryo Haryo Bayu)
29 November 2018 06:30 WIB Farida Trisnaningtyas Nasional Share :

Solopos.com, SOLO -- Tiga kementerian mengklaim terus berupaya meningkatkan ekspor dengan mendorong pembangunan industri berdaya saing. Hal ini yang dipaparkan oleh Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Mereka berbicara dalam diskusi panel penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Alila Hotel Solo, Rabu (28/11/2018). Dalam forum itu, Siti diwakili oleh Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono.

Airlangga dalam paparannya bertajuk Mendorong Industri yang Berdaya Saing menyebut pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada triwulan III 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,01%. Sedangkan pada triwulan II 2018 naik 4,27%. Ada tiga industri dengan nilai pertumbuhan tersebar, yakni industri karet, barang dari karet dan plastik (12,34%); industri tekstil dari pakaian jadi (10,17%); dan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (8,83%).

“Rataan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas periode 2014-2018 adalah 4,9%. Pada 2017 nilai produk domestik brutonya mencapai Rp1.883 triliun. Sedangkan subsektor dengan rataan pertumbuhan tertinggi adalah makanan dan minuman 9%, alat angkutan 3,8%, dan logam, elektronik, mesin serta perlengkapan 3,4%,” paparnya.

Menurutnya, pertumbuhan manufaktur Indonesia juga terus naik. Indonesia berada di peringkat keempat dunia dari 15 negara dengan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB di atas 10%. Urutannya, Korea Selatan 29%, Tiongkok 27%, Jerman 23%, dan Indonesia 20%. Sementara di ASEAN Indonesia tertinggi.

Di sisi lain, peningkatan daya saing industri ini dilakukan Kemenperin melalui Making Indonesia 4.0. Caranya adalah menggenjot kontribusi ekspor netto sebesar 10% dari PDB, 2 kali rasio produktivitas dan biaya, dan pengeluaran penelitian dan pembangunan 2% dari PDB.

Kemenperin menetapkan 10 prioritas nasional. Antara lain, perbaikan alur material, mendesain ulang zona industri, akomodasi standar sustainabilty, pemberdayaan UMKM, membangun infrastruktur digital nasional, menarik investasi asing, peningkatan kualitas SDM, pembentukan ekosistem inovasi, menerapkan insentif investasi teknologi, dan harmonisasi aturan dan kebijakan.

Sementara itu, Andi Amran Sulaiman memaparkan selama empat tahun terakhir pertanian menurunkan inflasi. Inflasi bahan makanan pada 2017 sebesar 1,26% turun 88,9% sejak 2013, yakni 11,35%. Amran juga mengklaim kementeriannya sukses mendongkrak ekspor pertanian pada 2017 Rp441 triliun atau naik 24,47% dibandingkan 2016 sebesar Rp385 triliun. Sedangkan neraca perdagangan pertanian 2017 surplus Rp214 triliun atau lebih tinggi dari 2016 Rp142 triliun.

“Pertanian mengentaskan kemiskinan perdesaan. Pada Maret 2018 jumlahnya 15,81 juta jiwa atau turun 10,88% dibanding Maret 2013, 17,74 juta jiwa,” paparnya.

Lebih lanjut Amran menjelaskan perluasan dan optimalisasi lahan sawah naik 358%, yakni menjadi 1,16 juta hektar dibandingkan 2013. Sedangkan pembangunan embung atau dam parit atau long storage naik 828,6%, yakni 2.758 unit dibanding 2013. Begitu pula dengan modernisasi pertanian berupa pemberian bantuan alsintan yang kini mencapai 370.378 unit.

Amran mengklaim luas lahan tanam bertambah dari 16,39 juta hektare menjadi 102,34 juta ha (naik 16,65%), indeks pertanaman 1,73 (naik 2,95%), lahan rawa jadi 367.000 ha. Sedangkan desa mandiri benih dari target 1.000 desa, kini ada 1.313 desa dan desa pertanian organik ada 714 desa (71,4%).

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan punya cara baru pengelolaan hutan. Sekjen Kemen LHK, Bambang Hendroyono, menerangkan caranya adalah dari timber management ke forest management untuk optimalisasi nilai ekonomi hutan.

“Bagaimana pun kayu masih eksis di tengah gejolak ekonomi. Ini ditandai dengan eskpor kayu olahan yang cenderung meningkat dengan produksi kayu bulat didominasi dari hutan tanaman,” katanya.

Nilai ekspor kayu olahan berdasarkan jenis produknya, paper mulai mendominasi sejak 2015, sementara panel kayu mulai sejak 2013. Belakangan, pada 2017 pulp menggeser panel kayu.

Di sisi lain, dari 5,4 juta meter kubik produksi kayu bulat dari hutan alam disumbangkan oleh lima provinsi, yakni Kalimantan Tengah (1.985.023 m3), Kalimantan Timur (1.174.476 m3), Kalimantan Utara (666.219 m3), Papua (439.120 m3), dan Papua Barat (417.206 m3). Sementara dari 38,58 juta m3 produksi kayu bulat dari hutan tanaman disumbangkan oleh lima provinsi ini, yakni Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Menurutnya, pihaknya juga mendorong pemanfaatan potensi kawasan konservasi air hingga kayu energi untuk biomassa. Selain itu, juga dengan konfigurasi bisnis baru. Dalam hal ini implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan penegakan hukum. Ini meliputi menjamin kepastian usaha kehutanan, menjamin pasokan bahan baku (hulu), tertib peredaran, dan menjamin kelangsungan usaha dan ekspor (hilir).