Dahulukan Akhlak di atas Politik

Sholahuddin - Dokumen Solopos
28 November 2018 18:39 WIB Sholahuddin Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (19/11/2018). Esai ini karya Sholahuddin, Manajer Penelitian dan Pengembangan Harian Solopos. Alamat e-mail penulis adalah sholahuddin@solopos.co.id.

Solopos.com, SOLO -- Saya membikin judul esai ini dengan mengadopsi judul buku Dahulukan Akhlak di atas Fikih karya Jalaluddin Rakhmat. Buku lama (terbit 2002) tapi isinya tetap menarik. Saat membaca buku ini saya menyadari betapa selama ini banyak orang yang menggunakan paradigma tidak pas dalam memahami agama.

Sang penulis mengungkapkan keprihatinan tentang kentalnya paradigma fikih dalam perilaku keagamaan. Menempatkan fikih di depan dan melupakan akhlak. Hanya karena perbedaan mazhab banyak orang rela menyebarkan prasangka buruk, menyebar kabar bohong, dan bahkan menyebar fitnah keji. Membela yang sunah, tapi dilakukan dengan cara yang haram.

Perbedaan pemahaman keagamaan masuk dalam ranah fikih, sementara menebar dusta, fitnah, memutus hubungan baik, masuk dalam pelanggaran akhlak. Fikih merupakan pendapat ulama atas tafsir terhadap ajaran agama. Namanya pendapat tentu sangat terbuka peluang besar ada perbedaan antara satu ulama dengan lainnya. Banyak orang yang tidak memberi ruang atas perbedaan itu. Orang yang berbeda pandangan dianggap sesat.

Sekarang friksi itu bukan hanya karena perbedaan fikih. Yang mengemuka di ruang publik adalah segregasi akibat perbedaan preferensi (pilihan) politik, khususnya pemilihan presiden pada 2019. Akibat perbedaan aspirasi politik, orang saling mencaci dan memaki, menebar fitnah yang secara nyata bertentangan dengan akhlak.

Fitrah Kemanusiaan

Antara dunia fikih dan politik ada persamaan: selalu memberi ruang perbedaan. Fenomena politik dipastikan mengundang perspektif yang beragam. Perbedaan itu yang seharusnya disikapi secara elegan sebagai fitrah kemanusiaan kita.

Faktanya pemilihan umum yang sesungguhnya merupakan mekanisme politik biasa, sesuatu yang profan (duniawi), malah diperlakukan secara sakral. Menyematkan atribut-atribut keagamaan secara berlebihan. Dukungan terhadap salah satu calon pemimpin seperti menjadi indikator yang menentukan tebal tipisnya keimanan seseorang.

Saya pernah dimasukkan ke dalam grup aplikasi percakapan Whatsapp. Sang penggagas menyatakan grup dibentuk semata-mata untuk kepentingan keagamaan. Meski sejak awal curiga, saya ikuti alur percakapan di grup itu. Benar, konten-konten politik yang dibungkus agama berseliweran. Isu-isu lama yang sangat rasis, sentimen kebencian, serta kabar yang belum terverifikasi kesahihannya diterima anggota grup apa adanya dan seolah-seolah menjadi kebenaran, seolah-olah fakta.

Orang yang lurus agamanya dimaknai bila orang itu memenangkan calon pemimpin tertentu. Sungguh naif. Tidak tahan, saya memilih mundur dari grup. Bila grup di aplikasi percakapan melenceng dari prinsip hidup saya, lebih baik saya menyingkir ketimbang buang-buang energi. Maaf...

Fenomena seperti dalam grup Whatsapp itu menjadi bukti betapa kuatnya paradigma politik tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paradigma adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini sangat memengaruhi cara manusia menafsirkan realitas. Paradigma mirip dengan kacamata yang kita pakai.

Dengan kacamata hijau maka semua objek yang dilihat akan bernuansa hijau. Paradigma yang pas akan memaknai realitas secara pas pula. Demikian pula sebaliknya. Saya pernah menulis artikel di blog pribadi saya soal kekeliruan paradigma ini. Saya mengutip anekdot dari cerita ayah saya saat masih hidup. Bahwa pernah ada seorang peternak kambing dilanda kegalauan luar biasa akibat kemarau panjang.

Rumput dan dedaunan jadi kering. Tak ada yang bisa untuk makanan ternak. Si peternak tak kehilangan akal. Ia membeli kertas tembus pandang warnai hijau. Kertas itu kemudian dijadikan kacamata untuk kambing-kambingnya. Dengan kacamata hijau itu semua objek yang dilihat kambing jadi berwarna hijau, termasuk rumput dan daun kering.

Kambing-kambing itu akhirnya mau makan. Sang peternak gembira karena binatang ternaknya terhindar dari ancaman busung lapar. Ide cerdas sekaligus jahil. Si kambing salah menafsirkan realitas karena dipaksa menggunakan kacamata yang keliru.

Perspektif

Demikian pula bila manusia menggunakan kacamata politik, maka semua fenomena yang muncul akan dibaca dalam perspektif politik pula. Realitas ini yang belakangan menjadi perbincangan ramai di jagat maya.

Banyak orang membahas sesuatu secara berlebihan. Keluar dari konteks sesungguhnya. Isu-isu tentang “sontoloyo”, “tampang Boyolali”, “genderuwo” hanya beberapa contoh kasus yang menyita energi bangsa. Masing-masing kubu mendramatisasi kelemahan masing-masing calon sedemikian rupa.

Seolah-seolah tidak ada agenda yang lebih strategis untuk diperbincangkan selain kata-kata itu. Sungguh fakir isu. Saya paham ini tahun politik. Politik sedang menjadi panglima. Dipuja-puja. Mengarah ke pengultusan terhadap kandidat pemimpin.

Pertanyaan yang patut kita renungkan, demi memenangkan sang calon, bolehkah dilakukan dengan menyingkirkan akhlak? Melemparkan akhlak ke tong sampah? Ke tempat hina? Bukankah Nabi Muhammad diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia? Termasuk akhlak berpolitik?

Merujuk pendapat Jalaluddin Rakhmat itu, akhlak mestinya menjadi paradigma dalam bertindak, menjadi kacamata saat menafsirkan fenomena. Akhlak selalu menyangkut kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Demi kebaikan bersama, orang semestinya menyikapi perbedaan secara dewasa untuk tujuan yang lebih besar.

Tujuan Mulia

Politik sesungguhnya juga punya tujuan mulia bila dipraktikkan dalam bingkai akhlaqul karimah, akhlak terpuji. Bila politik dilepaskan dari akhlak, jadilah medan liar yang melanggar nilai-nilai universal. Itulah yang terjadi saat ini. Panggung yang memuakkan.

Perbedaan politik itu keniscayaan. Dalam iklim persaingan, perbedaan cara pandang itu biasa. Kompetisi dua kubu mestinya diniatkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khairat). Bersaing untuk meraih kemaslahatan bersama.

Bukan berlomba menjatuhkan lawan tanpa menawarkan program untuk kebaikan publik. Dalam perspektif Thomas S. Kuhn, dalam situasi seperti ini perlu kesadaran bersama untuk melakukan paradigm shift (pergeseran paradigma).

Paradigma politik yang nyata-nyata menimbulkan krisis besar, perlu digeser dengan paradigma akhlak. Mendahulukan akhlak di atas kepentingan politik. Ini cara agar suasana politik lebih beradab. Butuh proses, itu pasti. Keluhuran akhlak hanya akan tercipta dalam komunitas yang berperadaban tinggi.

Agaknya kita masih jauh dari itu semua. Memerlukan iktikad baik semua pihak untuk menuju ke sana. Tentu kita tidak mau disamakan seperti kambing yang begitu lahap memakan rumput-rumput kering yang dikiranya daun muda. Salah sangka akibat salah paradigma.