KPK Desak RUU Tipikor Cepat Selesai, Menkum HAM Tunggu Pemerintahan Baru

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. (Antara/Wahyu Putro)
27 November 2018 21:00 WIB Rahmad Fauzan Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan hal yang paling mendesak untuk segera direvisi. Bahkan dia ingin RUU Tipikor bisa selesai sebelum pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) berakhir.

Agus mengusulkan apabila negara ingin meninggalkan landasan yang lebih baik dalam hal pemberantasan korupsi, maka UU Pemberantasan Tipikor harus segera direvisi.

"Kalau memungkinkan, karena tadi melalui jalur Prolegnas jauh dan panjang dan sering target yang diinginkan tidak tercapai, bagaimana kalau kemudian kita membuat Perppu untuk mengganti UU?" ujarnya di acara Diskusi Publik Paparan Hasil Review Putaran I & II United Nation Convention Against Coruption (UNCAC) di gedung Penunjang KPK, Selasa (27/11/2018).

Dalam mempersiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diusulkan tersebut dengan baik, Agus akan mengajak perguruan tinggi, pemerintah, dan non-governmental organization (NGO) duduk bersama. Bahkan, KPK sudah mempersiapkan dan menjalankan hal tersebut.

"Jadi, ini mudah-mudahan nanti disambut oleh pemerintah," harapnya.

Terkait dengan kondisi pemerintahan saat ini yang masa kerjanya tidak sampai satu tahun lagi, Agus justru memandanghal tersebut sebagai faktor yang dapat mempercepat. "Pemerintah yang sekarang berjalan kan  bergaungnya enggak lama lagi. Jadi, sebelum pemerintah turun, itu [RUU Tipikor] disahkan. Harapan kita," ucapnya.

Berbeda dengan Agus, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly justru berpendapat proses politik Pemilu 2019 menyulitkan penyelesaian termasuk RUU Tipikor. KPK dan pemerintah, jelasnya, baru akan memasuki tahapan penyusunan naskah, draf, dan harmonisasi rancangan.

"Nanti dengan pemerintahan yang baru tahun depan, saya kira ini bisa kita dorong lebih cepat," ujarnya.

Namun, apabila RUU Tipikor tersebut nantinya selesai, Yasonna mengatakan UU tersebut akan masuk Program Legislasi Nasional Prioritas bersama-sama dua extraordinary crime lainnya, yakni RUU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan RUU tentang narkotika dan psikotropika.

"Tadi Komisi III [DPR] juga sudah respons. Yang perlu sekarang kita buat agenda, kita semua buat time table-nya," ucap Yasonna.

Sumber : Bisnis/JIBI

Kolom 20 hours ago

Jelalatan