Kadin Desak Pemerintah Kaji Ulang Relaksasi DNI

Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani jumpa pers menjelang digelarnya Rapimnas Kadin di Hotel Alila Solo, Senin (26/11 - 2018). (Solopos/Sunaryo HB)
27 November 2018 14:00 WIB Farida Trisnaningtyas Nasional Share :

Solopos.com, SOLO -- Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2018 yang digelar di Solo, Senin-Rabu (26-28/11), membahas soal paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang dibuat Pemerintah untuk mendorong investasi dan memperkuat perekonomian domestik.

Dalam hal ini Kadin mendesak Pemerintah untuk mengkaji ulang tiga kebijakan baru, khususnya terkait relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan ini memungkinkan penanaman modal asing (PMA) yang sebelumnya harus bermitra dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) atau koperasi, bisa berjalan tanpa kemitraan dan 100% PMA.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani, mengatakan terkait relaksasi DNI ini, dunia usaha belum diajak bicara atau pun dialog dengan Pemerintah. Dalam hal ini setelah kebijakan ini keluar barulah para pengusaha diajak bertemu.

“Kami sesalkan tidak diajak bicara. Kami minta kepada Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar itu dievaluasi dan dikaji ulang. Kami dari Kadin meminta agar program ini disosialisasikan terlebih dahulu kepada dunia usaha. Nantinya ini dikaji ulang duduk bersama untuk mendapatkan masukan dan juga input dari dunia usaha,” ujarnya, dalam jumpa pers di Alila Hotel Solo, Senin (26/11/2018).

Lebih lanjut Rosan memaparkan, maka dari itu, kehadiran sejumlah menteri dalam Rapimnas ini sangat penting. Kadin dalam hal ini tentunya selalu mendorong untuk menjaga iklim investasi, menjaga perkembangan dunia usaha dengan memprioritaskan UKM.

Oleh sebab itu, pihaknya ingin memastikan kebijakan yang keluarkan Pemerintah senantiasa membawa dampak yang positif secara masif, terukur, dan terstruktur pada kepentingan dunia usaha dan stake holder secara keseluruhan.

Libur Pajak

Selain relaksasi DNI, dua kebijakan lain yang dikeluarkan Pemerintah adalah memperluas fasilitas libur pajak (tax holiday) ke beberapa sektor usaha baru. Hal ini dilakukan untuk menggenjot investasi yang dapat memberikan efek ganda bagi perekonomian. Selain itu, insentif untuk mendorong devisa hasil ekspor (DHE). Insentif ini diberlakukan untuk membendung pelebaran defisit transaksi berjalan (CAD) Indonesia.

Adapun tema yang Kadin angkat dalam Rapimnas kali ini adalah Meningkatkan Ekspor yang Mendorong Pembangunan Industri yang Berdaya Saing Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan. Menurutnya, tema ini sangat tepat dengan situasi dan kondisi dari daya saing dunia usaha saat ini dan ke depannya.

“Ini dalam rangka mendorong investasi menciptakan lapangan pekerjaan. Kami juga ada beberapa kesepakatan dengan Pemerintah,” imbuhnya.

Ketua Komite Tetap Pemberdayaan Daerah Kadin Pusat, Ali Said, menambahkan Rapimnas yang berlangsung selama tiga hari ini membahas berbagai hal. Antara lain, evaluasi program, rencana ke depan, hingga adanya rekomendasi untuk kepentingan dunia usaha dan industri.

“Nantinya hasil rapat disampaikan ke kementerian terkait. Di samping itu, ada sejumlah kesepakatan yang akan diteken baik dengan kementerian maupun Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik [Bulog],” paparnya.

Sejumlah menteri pun dijadwalkan datang dan berdialog dalam Rapimnas ini. Termasuk Presiden Joko Widodo yang bakal hadir pada penutupan, Rabu (28/11). Menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.