Pemerintahan Prosedural Versus Pemerintahan Substansial

Sugeng Riyanto - Istimewa
26 November 2018 09:25 WIB Sugeng Riyanto Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (16/11/2018). Esai ini karya Sugeng Riyanto, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Solo dan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah ust.sugeng@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Ada dua hal yang menginspirasi saya menulisartikel ini. Pertama, sebuah film berjudul Only The Brave yang saya tonton  dalam pesawat saat penerbangan Garuda ke Bali untuk acara studi banding Badan Anggaran DPRD Kota Solo ke Kabupaten Badung, beberapa hari lalu.

Film ini mengisahkan regu pemadam kebakaran hutan yang berdedikasi penuh terhadap tugas. Meski berakhir  tragis saat 19 orang dari 20 anggota regu ini meninggal terpanggang api saat berupaya memadamkan kebakaran hutan. Ada satu frasa yang disampaikan dalam film itu yang saya catat baik-baik. Frasa itu adalah sebuah peribahasa Latin yang berbunyi "esse quam vieri" yang berarti “menjadi lebih baik daripada hanya kelihatannya baik”.

Orientasi pada kinerja yang optimum dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki. Orientasi pada esensi, bukan pencitraan. Kedua, pelajaran agama dari guru mengaji saya saat belajar ilmu fikih. Guru mengaji saya mengatakan belajar fikih saja tidaklah cukup karena hanya menyentuh aspek prosedural dari ibadah.

Pengetahuan tentang fikih harus diimbangi ilmu tentang akhlak. Sebagai contoh, dalam tinjauan fikih salat bagi laki-laki itu sah meskipun hanya memakai sarung dan tidak mengenakan baju atau bertelanjang dada. Fikih mensyaratkan aurat yang harus ditutup saat salat antara lutut sampai pusar, tapi secara etika, yang demikian tidaklah sopan, apalagi saat kita salat berjemaah.

Artinya, jangan hanya berorientasi pada prosedur tapi juga berorientasilah pada substansi. Beberapa waktu lalu ada penggusuran rumah warga, tepatnya di Kampung Demangan, Kecamatan Jebres, Kota Solo, di belakang Solo Tecno Park. Ada 24 keluarga yang menghuni 14 rumah dipaksa  pindah dan angkat kaki. Rumah mereka dibuldoser rata dengan tanah. 

Sakit

Mereka dipaksa pindah karena lokasi tinggal mereka akan dibangun pagar Solo Tecno Park dan mereka tinggal di area hak pakai (HP) 105 milik Pemerintah Kota Solo. Dampak dari penggusuran itu teramat dramatis. Warga belum sempat memindah barang-barang berharga sehingga ikut tertimbun dan berserak bersama reruntuhan rumah.

Ada di antara warga yang tengah hamil dan sang janin harus menanggung kerasnya hidup di Solo. Ada warga yang tengah sakit kelenjar getah bening, yang saat penggusuran itu terjadi, ia dan suaminya tengah berobat ke RSUP dr. Kariadi di Kota Semarang. Saat pulang dari Kota Semarang, rumah mereka telah tiada.

Ada warga yang usianya lanjut dan hari tuanya dihiasi dengan kehilangan tempat tinggalya. Ada yang kehilangan ijazah. Ada yang kehilangan anjing kesayangan karena mati tertimbun tembok. Anak-anak usia sekolah ykehilangan seragam dan sepatu sekolah, dan yang pasti, semua kehilangan tempat bernaung.

Pertanyaannya, apakah Pemerintgah Kota Solo bersalah dengan menggusur paksa mereka? Secara asas legal formal dan prosedural bisa dikatakan tidak ada pasal hukum dan peraturan yang dilanggar Pemerintah Kota Solo. Pemerintah Kota Solo meyakini warga Demangan ini menempati wilayah yang menjadi hak pakai Pemerintah Kota Solo.

Pemerintah Kota Solo juga sudah memberikan peringatan melalui surat peringatan I, II, dan III, sebelum akhirnya menggusur paksa. Ketika warga Demangan mencoba mengadukan permasalahan mereka ke Ombudsman, lembaga ini memberikan opini tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solo. Artinya, Pemerintah Kota Solo benar secara prosedural dan benar dalam tinjauan regulasi.

Nguwongke Wong

Apa yang dilakukan Pemerintah Kota Solo ini terjadi juga di daerah lain di Indonesia. Pemerintah Kota Solo tidak sendirian, ada banyak teman. Kalau kita pertanyakan lebih mendalam, menggunakan hati nurani yang paling jernih, apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solo ini sudah pener? Tidak usah jauh-jauh, saya akan mengajak Anda semua untuk melihat model kebijakan yang lebih nguwongke wong.

Publik Kota Solo pernah dibuat tercengang oleh kebijakan Wali Kota Joko Widodo (Jokowi) saat memindahkan ribuan pedagang kaki lima di kawasan Monumen '45 Banjarsari. Bukan saja tanpa gejolak, pemindahan itu dilakukan dengan cara kirab budaya melibatkan para pedagang kaki lima dengan wajah berseri-seri. Tidak hanya publik Solo yang dibuat salut atas model kebijakan ini, tapi juga publik secara nasional.

Apa yang dihadapi Wali Kota Jokowi saat itu juga sangat pelik. Jauh lebih pelik daripada persoalan hunian warga Demangan. Jumlah warga yang terlibat jauh lebih banyak, tingkat risikonya jauh lebih besar, tingkat kesulitannya jauh lebih rumit. Semua itu tidak menjadi masalah ketika ada goodwill pemimpin yang berorientasi pada pelayanan maksimal bagi warga.

Pola komunikasi yang terstruktur, intensif, dan egaliter dengan sentuhan budaya Jawa terbukti mampu meluluhkan hati seribuan pedagang kali lima yang menempati area sekitar Monumen '45 Banjarsari dalam waktu yang tidak sebentar. Kita tahu, Wali Kota Jokowi mengundang makan siang para pedagang kaki lima di Loji Gandrung, baik secara perwakilan maupun akhirnya keseluruhan, sebanyak 54 kali.

Menyejahterakan

Sebuah proses komunikasi yang panjang. Kita juga tahu, dia butuh waktu tujuh bulan untuk berkomunikasi. Sebuah proses yang membutuhkan kesabaran penuh.  Semua itu dijalani dengan baik sehingga berbuah manis dengan bersedianya mereka dipindahkan secara sukarela dalam balutan kirab budaya. Apa yang dilakukan Wali Kota Jokowi bisa dijadikan role model, tidak hanya dalam penanganan pedagang kali lima, tetapi juga menangani hunian warga di tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Solo.

Kuncinya ada di pola komunikasi yang baik. Saya tahu, untuk menghadapi warga Demangan ini, Pemerintah Kota Solo belum mengadakan dialog dan komunikasi yang memadai dari hati ke hati hingga terbangun kesamaan frekuensi. Sebagaimana saya juga tahu, Pemerintah Kota solo belum pernah mengajak warga Demangan makan siang di Loji Gandrung untuk mengambil hati mereka.

Telah terjadi pergeseran model kebijakan terkait dengan penanganan konflik antara warga dan pemerintah. Dalam kasus Demangan, warga penghuni berhak waras tapi yang mereka rasakan adalah lara. Mereka berhak wasis meski kenyataannya tergusurnya mereka hanya akan mengakibatkan mereka makin merasa inferior dan tertindas.

Mereka berhak wareg, meskipun saat ini mereka makin kelaparan. Mereka berhak untuk mapan, walau kenyataannya mereka terusir. Mereka berhak atas papan, meski hunian sederhana pun sekarang mereka tak punya. Dalam kasus Demangan, kita tengah disuguhi model yang mengedepankan prosedur, tapi abai dengan tugas substansial untuk melayani dan menyejahterakan rakyat. Wallahu'alam.