Pemkot Mataram: Mantan Kepsek Baiq Nuril Belum Bisa Disanksi

Anggota fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka (tengah), bersama Baiq Nuril Maknun (kiri) dan Komisioner Komnas Perempuan Masruchah (kanan) membentangkan poster dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/11 - 2018). (Antara / Dhemas Reviyanto)
26 November 2018 16:35 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, MATARAM -- Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan belum bisa mengenakan pemberian sanksi kepada H Muslim yang menjadi pelapor dalam kasus Baiq Nuril Maknun. Muslim merupakan mantan kepala sekolah tempat Nuril bekerja saat terjadi dugaan pelecehan tersebut.

Akibat pelaporan itu, justru Nuril yang dijerat dengan Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan Muslim kini dinilai mendapat perlindungan hukum setelah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Nuril bersalah.

"Terhadap kasus pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum Undang-Undang ITE, pemerintah kota belum dapat memberikan sanksi kepada H Muslim karena dia telah mendapat perlindungan hukum. Ini dari perspektif Mahkamah Agung," kata Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Mansur SH MH, di Mataram, Senin (26/11/2018).

Mansur yang juga menjadi salah satu tim kajian disiplin pegawai negeri sipil (PNS) untuk kasus H Muslim ini mengatakan sudah ada putusan yang menguatkan posisinya. "Dasar itulah, pemerintah kota dalam kasus hukum ini, menyatakan yang bersangkutan belum dapat diberikan hukuman sanksi ITE, karena dia dapat perlindungan hukum," katanya lagi.

Namun demikian, sambung Mansur, H Muslim bisa dikenakan sanksi moral terkait kode etik ASN, sesuai dengan UU No 5/2014 dan PP No 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Beleid itu menyebutkan sanksi yang bisa dikenakan adalah sanksi moral yang jenisnya bisa berbentuk pernyataan secara terbuka maupun tertutup tentang permohonan maaf.

Selain itu, hal itu bisa juga berdampak pada tindakan administrasi lainnya dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) sesuai kewenangannya. "Pemberian sanksi moral tersebut diawali dengan pembentukan majelis kode etik yang bertugas melakukan pemanggilan H Muslim sebelum penetapan sanksi," katanya.

Sementara, lanjut Mansur, dalam konteks perbuatan pelanggaran hukum yang baru, yakni Baiq Nuril melaporkan H Muslim terkait kasus pelecehan seksual atau pencabulan, pemerintah kota masih menunggu proses hukumnya. "Apa langkah dan tindakan pemerintah selanjutnya, tergantung dari hasil proses hukum yang berlaku," katanya.

Artinya, apabila H Muslim terbukti bersalah dalam kasus yang dilaporkan Baiq Nuril, maka otomatis H Muslim bisa dikenakan UU Kepegawaian atau UU ASN lainnya. "Kita tunggu saja tahapan proses hukum selanjutnya, agar kita tidak berandai-andai," kata Mansur.

Sumber : Antara

Kolom 7 hours ago

Jelalatan