Ekonomi Kultural dan Bangsa Kreatif

M. Fauzi Sukri - Dokumen Solopos
25 November 2018 18:18 WIB M. Fauzi Sukri Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (15/11/2018). Esai ini karya M. Fauzi Sukri, penulis buku Bahasa Ruang, Ruang Puitik (2018). Alamat e-mail penulis adalah emfauzisukri@gtmail.com.

Solopos.com, SOLO -- World Conference on Creative Economy (WCCE) dilangsungkan di Nusa Dua, Bali, pada 6-8 November 2018. Ini adalah konferensi pertama di Indonesia dengan tema yang cukup spesifik tapi juga menantang. Barangkali ini adalah kelanjutan dari pesan dan impian Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2017, "Saya meyakini, masa depan Indonesia akan ada di industri kerajinan atau industri kreatif. Ini saya yakini.” 

    ernyataan ini barangkali bersifat biografis dari sosok Jokowi, namun berdasarkan berbagai perkembangan mutakhir kita diberi tahu bahwa perkembangan ekonomi global punya tren ke arah industri kreatif. Berdasarkan laporan United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), perkembangan  produksi kreatif dan jasa meningkat 134% dalam rentang 2003 hingga 2011.

    Yang menarik, sektor industri hiburan global menyumbang US$2,2 triliun bagi ekonomi global. Perhatikan, angka ini setara dengan 230% ekspor minyak dari negara-negara OPEC pada rentang tahun yang sama. Tentu saja yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pemikiran kebijakan ekonomi kreatif sebenarnya memang sudah lama digagas tapi jarang sekali diperhatikan banyak negara, kecuali Amerika Serikat, terutama, yang punya industri film Hollywood bagi umat global.

    Masalahnya sangat sederhana. Semua negara maju sejak akhir abad ke-19 sampai akhir abad ke-20 adalah negara industri teknologi berat, yang hampir eksklusif dikuasai Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia, dengan pengecualian Jepang.  Semua negara berkembang berusaha atau mencoba  menjadi negara industri teknologis, meski jarang sekali yang berhasil, akibat banyak faktor khususnya persaingan ekonomi politik global dan lemahnya pendidikan dan pengajaran.   

    Sejak awal abad ke-21 kita seperti menyaksikan satu fenomena baru: ekonomi kreatif, yang tidak bertumpu pada industri teknologi berat. Sebenarnya pada 1967 United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sudah mengadakan konferensi internasional di Mexico City perihal ekonomi kreatif kultural yang menghasilkan pola kebijakan ekonomi kreatif kultural.

    Model-model ini menyebar ke seluruh dunia pada tahun 1970-an dan 1980-an melalui kampus-kampus terkemuka. Tentu tidak semua negara segera memikirkan apalagi membumikannya pada tingkat pemerintahan nasional apalagi daerah. Sebagian negara, bahkan seperti Amerika Serikat dan Inggris, masih harus bertarung dalam perang dingin, pertarungan dua ideologi besar antara kapitalisme dan sosialisme (komunisme), juga sebagian menghadapi pemerintahan militer berkedok sipil yang mengekang.

    Baru pada 1980-an negara-negara seperti Inggris dan Australia mulai memikirkan bentuk kebijakan ekonomi kultural yang baru dengan memasukkan barang-barang kesenian sebagai sektor ekonomi penting melalui dana publik dan khususnya partisipasi masyarakat umum. Kebijakan ekonomi ini, seperti yang sekarang di Indonesia kian marak, berdasarkan pada pemikiran ekonomi kreatif (creative economy).

    Ekonomi kreatif, seperti dikatakan David Throsby (2010: 6) dalam The Economics of Cultural Policy, adalah sebentuk gagasan bahwa sektor ekonomi daya cipta budaya manusia bisa diidentifikasi dan dimasukkan dalam makroekonomi yang lebih luas dan sekaligus menjadi daya dorong pergerakan ekonomi pada era kuasa informasi (information age). Cipta, karya, dan karsa baik dalam seni, sains, teknologi, atau inovasi niaga adalah lumbung kemakmuran ekonomi individu bahkan satu bangsa.

    Bangsa pencipta

    Para pemikir kebijakan strategis tingkat kenegaraan mulai melihat bahwa sekarang sudah memasuki era revolusi industri keempat (the fourth industrial revolution) atau disingkat 4.0. Inilah masa ketika batas antara kuasa dunia digital, fisik material, dan daya biologi bersatu padu dan perbedaan jadi samar, dan persebaran raihan kemakmurannya sering terjadi bukan hanya pada tingkat nasional tapi secara global.

    Industri teknologi berat bukan lagi daya kuasa pemakmur satu negeri seperti pada abad ke-20, tapi justru berasal dari teknologi mikro seperti chip, supercomputer, industri aplikasi, rekayasa genetika, atau hiburan berbiaya kecil, dan seterusnya. Banyak perusahaan baru yang benar-benar baru dan bisa membuat seseorang atau negara cepat makmur. 

    Dengan sedikit kecermatan, kita tahu bahwa pada dasarnya kekuatan pemakmuran suatu negara dan bangsa masih tetap sama: ilmu (duniawi). Negara dengan jumlah penduduk paling berhasrat mencipta, terutama ciptaan yang dibarengi dengan ilmu pengetahuan tertinggi, adalah negara yang paling punya kesempatan besar untuk makmur—dengan pengecualian yang sedikit seperti pada beberapa negara di Timur Tengah yang dimakmurkan oleh alam/minyak. 

    World Economic Forum masih menjadikan tiga keutamaan ini sebagai indikator negara/bangsa paling kreatif sejagat. Daya cipta teknologi—satu ukuran peradaban paling mutlak pada zaman kita—masih menjadi ukuran pertama dan utama. Ini ditandai dengan investasi hasil riset dan pengembangan, hak cipta, dan paten, terutama dari bidang teknologi.

    Sejak abad ke-19 dan terutama selama abad ke-20, pemegang hak cipta dan paten terbanyak dikuasai Amerika Serikat dan disusul Eropa. Yang kedua adalah tingkat rata-rata pendidikan tertinggi orang dewasa dan tempat kerja yang penuh daya cipta (creative). Yang terakhir adalah lingkungan sosial yang memberikan kebebasan bagi individu dan toleransi—termasuk menjadi lesbian, gay, dan seterusnya.

    Yang terakhir ini dianggap sebagai prasyarat sosial budaya agar individu atau masyarakat terus terpacu untuk menyumbangkan daya cipta (bukan gelar akademis). Dengan kata lain bangsa yang mempunyai penguasaan sains terbaik, pada tahap keahlian mencipta, sangat berpeluang berkuasa dan makmur.

    Negeri Pengonsumsi

    Tak ada yang sungguh baru dari kesimpulan itu. Semua negara atau bangsa menyadari sang mahadaya kuasa ilmu. Yang sungguh sangat susah adalah menciptakan ekologi berilmu bagi generasi muda agar mereka mencapai tingkat berilmu yang paling tinggi dibandingkan semua negara agar bisa menjadi yang paling berdaya cipta.

    Semua pemikir pendidikan dan pengajaran sadar kehadiran lembaga perguruan tertinggi bukan jaminan ada budaya berilmu tertinggi, bahkan malah bisa jadi lembaga itu justru adalah tempat pelembagaan orang-orang medioker, fakir daya cipta, makhluk berotak fotokopi, dan mengikuti jalur ekonomi yang telah ada seperti kerja mekanis birokratis—tentu saja, semua ini tidak salah secara moral. 

    Pertanyaannya, apakah industri kerajinan atau industri kreatif di Indonesia sudah didukung oleh budaya pendidikan dan pengajaran berbasis dan berujung pada daya mencipta benda, jasa, teknologi, dan seterusnya? Bagi banyak negara pencipta (teknologi, jasa, hiburan, dan sebagainya) Indonesia masih lebih banyak diposisikan sebagai negeri pengonsumsi, bukan sebagai negara pesaing dalam mencipta.

    Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah negeri konsumen terbesar dan tentu kalah banyak dibandingkan India atau Tiongkok, tapi dua negara ini sudah mulai menjadi produsen teknologi dan jasa serta tidak mau terus-menerus menjadi konsumen dari produk luar negeri. Dahulu, waktu saya kecil dan bersekolah dasar, ada mitos yang berseliweran perihal murid-murid Jepang.

    Konon, waktu di sekolah dasar, tiap murid di Jepang bisa menciptakan radio; di SMP bisa menciptakan televisi; di SMA bisa membuat motor; di bangku kuliah menciptakan pesawat; dan seterusnya. Apa pun bisa mereka ciptakan, kecuali otak manusia. Kami terkagum-kagum mendengarkan dan membayangkan mahadaya kuasa mencipta murid-murid Jepang.

    Sekarang, saya kagum pada berbagai penemuan kecil ini: mainan kecil, pensil atau bolpoin, kertas mainan, dan seterusnya, ternyata banyak diimpor dari Tiongkok. Semuanya hadir di sekolahan dan kehidupan para siswa dan mereka senang.